Kendal (sigijateng.id) – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kendal, Abdul Syukur menyebut, adanya penurunan target PAD Kendal dalam siklus anggaran tahun 2025 menjadi indikator kelemahan pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran.
Hal tersebut terungkap dalam sidang rapat paripurna tentang penyampaian nota keuangan RAPBD tahun 2025 yang menjadi sorotan tajam bagi sejumlah fraksi di DPRD Kendal pada Rabu 11 september 2024.
“Apakah adanya penurunan target itu merupakan bentuk dari kegagalan dinas terkait dalam merealisasikan anggaran atau karena memang ada keadaan darurat yang diharuskan refocusing,” tanya Abdul Syukur.
Secara umum kontribusi Pemkab Kendal pada proyeksi APBD tahun 2025 yakni sebesar Rp 636 miliar atau hanya 24 persen dari proyeksi APBD tahun 2025.
Lebih lanjut, Abdul Syukur mengatakan kontribusi PAD pada proyeksi APBD 2025 masih sangat tergantung dengan pendapatan transfer pemerintah pusat serta dana transfer antar daerah yang mencapai 75 persen atau sekitar mencapai Rp 1,9 triliun.
“Artinya tingkat ketergantungan kita pada pemerintah pusat masih sangat super tinggi. Dan ini membahayakan bagi masa depan pemerintahan Kabupaten Kendal,” tuturnya.
Pihak Fraksi PPP juga memberikan catatan-catatan kepada pihak eksekutif terkait kenaikan PAD sektor pajak. Seperti kenaikan pajak bumi bangunan (PBB) yang telah banyak dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, sektor PBB perlu mendapatkan koreksi Pemkab Kendal. Itu karena pemerintah daerah telah mendapatkan kenaikan pajak dari kebijakan option pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.
“Karena itu perlu mendapat sikap dari Pemda Kendal terkait keluhan masyarakat tengang tingginya kenaikan PBB,” tegasnya.
Dikatakan, selain PAD yang mengalami penurunan target, pendapatan hasil retribusi daerah tahun 2025 juga mengalami penurunan drastis. Yakni sebesar Rp 2,6 miliar dibandingkan penerimaan tahun 2024.
Penurunan tersebut, kata Abdul Syukur, terjadi pada kelompok retribusi perijinan dari semula Rp 14 miliar menjadi Rp 6,52 miliar. Lalu penurunan target juga terjadi pada bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah dividen atas penyertaan modal BUMD Lembaga Keuangan. Yakni sebesar Rp 2,9 miliar dari sebelumnya ditargetkan Rp 21 miliar menjadi Rp 18,6 miliar.
“Bukankah dengan adanya kenaikan penyertaan modal di BUMD seharusnya dapat memberikan kontribusi PAD yang semakin tinggi dan tidak menajdikan BUMD sebagai beban APBD Kendal,” tegasnya.
Dia menambahkan, dalam APBD tahun 2025 belanja daerah ditargetkan Rp 2,7 triliun. Sementara PAD diproyeksikan sebesar Rp 2,6 triliun. Artinya, pada RAPBD 2025 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 110 miliar.
“Kenapa dalam RAPBD harus defisit. Ini terlihat kalau eksekutif ingin mengulang defisit anggaran seperti tahun sebelumnya,” tutupnya. (Red)
