Formasi PPPK Tidak Ada Kuota untuk Guru Madrasah, Muh Zen Minta Pemerintah Jangan Diskriminatif

Muh Zen Adv, anggota Komisi E DPRD Jateng. ( foto aris/sigijateng)

SEMARANG (Sigi Jateng) – Anggota Fraksi PKB DPRD Jateng Muh Zen Adv menyayangkan kebijakan pemerintah pusat yang tidak memberikan kuota bagi guru madrasah dalam perekrutan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahun 2021. Muh Zen minta agar pemerintah pusat segera merubah kebijakan tersebut  yakni memberikan kuota untuk guru-guru madrasah di PPPK 2021 ini.

“Saya minta agar pemerintah memberikan kuota untuk guru-guru yang mengajar di madrasah dalam perekrutan PPPK tahun 2021 ini,” kata Muh Zen, kepada Sigijateng.id, Rabu (17/03/2021).

Anggota Komisi E DPRD Jateng ini mengakui bawah pemerintah baru saja membuat kebijakan memberikan kuota bagi guru pendidikan agama dalam perekrutan PPPK tahun 2021 ini. Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pada 10 Maret lalu. Adapun kuota yang diberikan untuk guru pendidikan agama sebanyak 27.303 kursi.

“Kuota untuk guru pendidikan agama ini diberikan setelah diprotes banyak pihak, termasuk saya kemarin. Namun, kuota itu hanya untuk guru pendidikan agama yang mengajar di sekolah dibawah naungan Kemendikbud. Sedangkan guru-guru yang mengajar di madrasah tidak mendapat jatah,” terang politisi dari Pati Jawa Tengah ini.

Berita Terbaru:

Zen minta jangan ada perlakuan diskiriminatif dan pengkotak-kotakan terhadap guru. Jangan ada perbedaan perlakuan kepada para guru. Jika guru-guru di madrasah tidak diberi kesempatan di PPPK 2021, maka pemerintah telah melakukan tindakan diskriminatif.Jumlah guru madrasah yang honorer sebanyak 250 ribu sampai 300 ribuan.

“Kami minta Menteri PANRB, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri  membuat SKB (surat keputusan bersama) yang isinya memberikan kuota di PPPK 2021 bagi guru-guru yang mengajar di madrasah. Jika tidak, para guru madrasah bisa marah, karena diperlakukan diskriminatif,” kata Ketua PGSI (persatuan Guru Seluruh Indonesia ) Jateng ini.

Disisi lain, terkait dengan proses seleksi PPPK terhadap para guru, handaknya penilaiannya tidak memprioritaskan hasil dari tes tertulis. Dari jumlah total nilai yang bisa dikumpulkan peserta tes yakni 500 poin, poin untuk item wiyata bakti ditetapkan 75 poin dan disabalitas 100 poin. Lebih baik aspek penilaian wiyata bakti ditambah. Semakin lama masa kerja seorang guru honorer, poinnya semakin tinggi. Karena itu menunjukkan mereka benar-benar sudah memiliki kompetensi sebagai guru.

“Untuk nama-nama (guru) honorer bisa mengacu data base, yakni di Dapodik dan Simpatika atau data emis  madrasah. Selama peserta itu namanya ada di data base itu, maka mereka lebih prioritas untuk diterima. Hasil tes tertulis belum bisa menunjukkan seseorang itu profesionalitas seorang guru atau tidak,” ucapnya.

Baja Juga : Tak Ada Formasi PPPK Untuk Guru Agama, Ini Kata Ketua Umum DPP AGPAII

Adapun untuk seleksi tes CPNS, kata Zen, tidak masalah jika mengedepankan nilai dari ujian tes tertulis. Karena rekrutmen CPNS memiliki landasan undang-undang yang itu tentu tidak boleh dilanggar.

“Misal, rekrutmen CPNS itu kan ada aturan batasan usai maksimal 35 tahun. Selama aturan batasan usai maksimal belum diamandemen maka tidak boleh dilanggar. Sementara, landasan hukum PPPK 2021 ini beda dengan CPNS,” pungkasnya.

Sementara, dilansir dari laman agpaii.org, Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Kementerian Agama Rohmat Mulyana kepada wartawan, Selasa (16/3/2021) mengatakan, pemerintah telah memberikan kuota 27.303 untuk calon guru agama pada Rekrutmen 1 juta Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021.

Kuota PPPK untuk guru honorer kemenag sebanyak 27.303. Jumlah tersebut terdiri dari 22.927 guru PAI (Pendidikan Agama Islam), sisanya guru agama lain. Kuota PPPK dari guru agama Itu didasarkan pada data pokok pendidikan (Dapodik). (Aris)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here