Sekolah Jangan Gelar PTM Tanpa Izin, Begini Pesan Ganjar Pranowo

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat sidak di SMK Hidayah Banyumanik Rabu pagi (7/4/2021)

Semarang (Sigi Jateng) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 di 140 sekolah mulai dari 5 sampai 16 April 2021.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memperingatkan sekolah-sekolah di wilayahnya agar tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) tanpa izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat sidak di SMK Hidayah Banyumanik Semarang, Rabu (7/4/2021) pagi. ( foto humas)

“Tidak boleh colong-colongan; pengawasan ini sulit, apalagi kalau ada yang tidak izin. Kalau yang sudah izin, bisa kita ngecek satu-satu,” kata Ganjar Pranowo saat melakukan inspeksi mendadak di SMK Hidayah, Kota Semarang, Rabu (7/4/2021).

“Nanti akan saya suruh cek, kalau banyak, ya, akan kami evaluasi dulu. Kalau ada yang melanggar, ya, ditutup enggak boleh lagi,” sambungnya.

Saat melakukan inspeksi, Gubernur Ganjar Pranowo melihat sejumlah siswa SMK Hidayah di daerah Banyumanik sudah masuk ke sekolah.

Menurut seorang guru SMK Hidayah, sekolah tidak melaksanakan PTM. Siswa yang datang ke sekolah adalah siswa kelas 3 yang mengikuti ujian kompetensi keahlian (UKK).

Selama inspeksi tersebut, Ganjar juga mendapati beberapa guru tidak mengenakan masker saat melakukan kegiatan di sekolah dan ada guru yang melepas masker saat menyampaikan materi pelajaran di kelas.

“Hayo pakai masker, jangan berkerumun. Guru harus memberikan contoh yang baik, ini saya ingatkan,” katanya.

“Ada tiga catatan saya pagi ini yang harus dievaluasi, kalau tidak taat prokes (protokol kesehatan), izinnya saya cabut,” imbuh Ganjar.

Dirinya sudah memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk mengecek sekolah yang menghadirkan murid di sekolah, apakah untuk mengikuti PTM atau uji kompetensi keahlian bagi pelajar kelas 3 sekolah menengah kejuruan (SMK).

“Evaluasi ini kita sampaikan agar semua peduli. Saya orang yang meyakini disiplin prokes dan SOP harus dimulai dari guru, bukan di murid,” katanya.

“Murid relatif lebih gampang diatur kalau diperingatkan, lha, gurunya yang memperingatkan siapa… Maka saya minta sekolah harus membuat tim COVID-19. Tadi saya tanya, mereka sudah mendapatkan izin dari Dinas untuk UKK, jadi memang boleh,” lanjut dia.

Ia mengatakan bahwa sekolah, selain 140 sekolah yang ditetapkan pemerintah provinsi sebagai pelaksana uji coba pembelajaran tatap muka, harus mengajukan permohonan izin jika ingin melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka.

Uji coba pembelajaran tatap muka dilakukan di 35 sekolah menengah pertama, 35 sekolah menengah atas, 35 sekolah menengah kejuruan, dan 35 madrasah aliah di Jawa Tengah.

Pemerintah provinsi menunda pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka di tingkat pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar setelah mendapat masukan dari sejumlah ahli. (dye)

Baca Berita Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here