SEMARANG – Wakil Bupati Kebumen Yazid Mahfudz dilantik sebagai Bupati Kebumen oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk periode 2019-2021 di Gradhika Bakti Praja Jalan Pahlawan Kota Semarang, pada Jumat (1/2/2019)
Yazid Mahfudz menggantikan Yahya Fuad yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan 3 tahun masa pencabutan hak politik karena kasus suap.
Yazid Mahfudz yang semula sebagai wakil bupati, bakal memimpin Kebumen hingga 2021, terhitung sejak pelantikan, Jumat (1/2/2019). Hak tersebut berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.33/178 tahun 2019 tentang pengangkatan wakil bupati menjadi bupati dan pemberhentian wakil Bupati kebumen.
Ganjar Pranwo mengatakan bupati baru memiliki pekerjaan rumah (PR) yang besar, yakni mereformasi birokrasi di wilayahnya. Bahkan Ganjar siap mengirim tim pendamping jika Yazid merasa kewalahan.
“Peristiwa yang terjadi (di kebumen) telah menciderai masyarakat dan tata kelola Kebumen. Kebumen harus bangkit, harus reformasi birokrasi total. Kebumen harus berubah 180 derajat,” kata Ganjar Pranwo saat pelantikan.
Hal pertama yang harus dilakukan dalam reformasi birokrasi di Kebumen, kata Ganjar Pranowo adalah soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai eselon 4 dan juga anggota DPRD. Meski hal itu berat, namun jika Istiqomah melakukan pendekatan, Ganjar yakin bisa terealisasi.
“Perintahkan seluruh aparatur di kebumen mengisi LHKPN sampai eselon 4, perintahkan satu Minggu selesai. Provinsi sudah seperti itu. Ajak juga DPRD,” katanya.
Tentang reformasi birokrasi, gubernur berambut putih ini berpesan agar berkonsultasi dengan ahilnya, KPK misalnya. Atau jika diperlukan, dirinya siap menerjunkan tim untuk pengawalan penataan birokrasi yang akan dipimpin oleh Sekda Jateng.
“Cara paling gampang adalah mengundang ahlinya. Kalau saya, saya undang KPK agar ada supervisi. Nanti saya kirim pak Sekda agar ada roh reformasi birokrasi yang ditransfer. Ini demi kebaikan masyarakat kebumen, agar semua bisa tidur nyenyak, hidupnya ayem,” kata suami Siti Atiqah ini.
Selain birokrasi reformasi, hal lain yang ditekankan Ganjar adalah persoalan mitigasi korupsi. Ganjar yakin semua pejabat sudah paham di mana titik-titik biang korupsi. Namun demikian perlu keberanian untuk mendobrak agar praktek tersebut musnah.
“Titik-titik korupsi kita sudah tahu. Uang meja, uang pelicin komisi atau apapun istilahnya musnahkan itu semua. Kalau kita baik pasti ada saja yang menyerang kita. Apalagi tidak baik. Tapi jangan takut, perbanyak selawat saja. Mudah-mudahan barokah,” katanya.
Yang terakhir soal pengentasan kemiskinan dan kebencanaan. Ganjar menjelaskan banyak kantong-kantong yang perannya bisa dioptimalkan untuk pengentasan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Di antaranya Zakat dan CSR perusahaan.
“Saya minta kumpulkan perusahaan-perusahaan untuk mengarahkan CSR agar turut mengatasi persoalan ini. Juga BAZNAS. Zakat infaq shodaqoh silakan gerakkan PNS. Saya akan kawal. Jangan khawatir. Saya di belakang jenengan, juga presiden. Kalau ini kompak, makmur masyarakat kita,” katanya. (Aris)
