Rapat Paripurna dengan Agenda Sepakati Bersama KUPA PPASP Tahun 2023 Kendal, Diwarnai Interupsi Anggota Dewan

Rapat Paripurna dengan Agenda Sepakati Bersama KUPA PPASP Tahun 2023 Kendal, Diwarnai Interupsi Anggota Dewan. Foto : vian/sigijateng.id

Kendal (sigijateng.id) – Rapat paripurna dengan agenda Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2023 dan Penyampaian Raperda Kabupaten Kendal digelar di Ruang Paripurna DPRD Kendal, Kamis (31/8/2023).

Namun, seperti dalam pantauan sigijateng.id di lokasi rapat paripurna tersebut juga sempat diwarnai interupsi oleh dua orang anggota DPRD Kendal. Meski akhirnya DPRD Kabupaten Kendal mengesahkan pembahasan tersebut.

Interupsi muncul saat pembahasan Kesepakatan Kebijakan KUA PPAS Perubahan Tahun 2023, dari Anggota Fraksi Amanat Demokrat Sejahtera yang notabene sebagai partai pendukung pemerintahan yaitu dari Nashri dan Haryanto, keduanya merupakan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN).

Pimpinan Sidang, Muhammad Makmun sekaligus Ketua DPRD Kendal menyampaikan, Rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun 2023 telah disampaikan Wakil Bupati Kendal dalam Rapat Paripurna pada Jumat (11/8/2023).

Lalu dibahas dalam rapat pembahasan di tingkat komisi-komisi bersama OPD mitra kerja komisi-komisi pada hari Minggu – Selasa (13-15/8/2023) dan Senin (21/8/2023), dan dibahas oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas kembali pada Selasa-Kamis (22-24/8/2023).

Sedangkan pada hari Minggu-Selasa (27-29/8/2023), serta dalam rapat pembahasan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran terkait Penyimpulan dilakukan kemarin hari Rabu (30/8/2023).

 “Dalam rapat Badan Anggaran terjadi perdebatan untuk kesempurnaan Rancangan KUA PPAS Perubahan tahun 2023. Dan akhirnya berbagai pertimbangan, dari segenap pimpinan dan badan anggaran serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kendal, Rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun 2023 dapat diterima dan disetujui,” imbuh Makmun.

Penandatanganan kesepakatan KUPA PPASP Tahun 2023, antara Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki, dilanjut jajaran pimpinan DPRD Kendal, dimulai dari Muhammad Makmun, Akhmat Suyuti, Annur Rohim dan Mabrur. Foto : vian/sigijateng.id

Sementara itu, Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki dalam sambutannya mengucapkan terima kasih serta penghargaan kepada Badan Anggaran DPRD Kendal yang telah menyelesaikan pembahasan materi Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Kabupaten Kendal Tahun 2023.

Dengan mendasarkan materi pembahasan pada Rapat Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Kabupaten Kendal yang pada dasarnya dapat memutuskan, menerima dan menyetujui Rancangan KUPA dan PPASP Kabupaten Kendal Tahun 2023.

“Maka pada hari ini dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan DPRD Kendal. Selanjutnya, Nota Kesepakatan KUPA dan PPASP Kabupaten Kendal Tahun 2023 tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan program prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD), sekaligus dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,” ungkap Wabup.

Dijelaskan, secara garis besar proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 adalah, Pendapatan Daerah sebelum perubahan sebesar Rp 2.484.039.184.489, setelah perubahan menjadi Rp 2.438.462.335.552.

Angka tersebut menurut Wabup terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum perubahan sebesar Rp 601.223.377.542, setelah perubahan menjadi Rp 526.906.757.588. Selanjutnya, pendapatan transfer sebelum perubahan sebesar Rp 1.874.815.806.947, setelah perubahan menjadi Rp 1.903.555.577.964 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan sebelum perubahan dan setelah perubahan nominalnya masih sama yaitu sebesar Rp 8 miliar.

Berikutnya, untuk belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp 2.572.959.057.603, setelah perubahan mengalami penurunan menjadi Rp 2.563.676.658.385.

Angka tersebut menurut Wabup terdiri atas belanja operasi sebelum perubahan sebesar Rp 1.783.845.136.831, setelah perubahan menjadi sebesar Rp 1.833.129.628.696, belanja modal sebelum perubahan sebesar Rp 347.020.305.250, setelah perubahan menjadi Rp 320.171.403.760, belanja tidak terduga sebelum perubahan sebesar Rp 8.250.000.000, setelah perubahan nominalnya menjadi Rp 5.250.000.000.

Kemudian Pembiayaan Netto sebelum perubahan sebesar Rp 88.919.873.114, setelah perubahan setelah perubahan menjadi Rp 125.214.322.833.

Angka tersebut menurut Wabup terdiri atas penerimaan pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp 114.919.873.114, setelah perubahan menjadi Rp 151.214.322.833, dan pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan dan setelah perubahan nominalnya masih sama yaitu sebesar Rp 26 miliar.

Sebagai penutup Wabup Kendal menyampaikan, dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Kabupaten Kendal Tahun 2023, pihaknya mendasarkan pada arah kebijakan tahun 2023 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

“Yaitu mewujudkan “Competitive Kendal”, dengan menitikberatkan pada Optimalisasi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter dan handal,” kata Wabup. (Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini