SIGIJATENG.ID, Makasar – Pemerintah Kota Pekalongan kembali meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan predikat menjadi BB. Penghargaan diserahkan langsung Menteri PAN-RB Syafruddin dan diterima Walikota Pekalongan H.M Saelany Machfudz, SE, di Hotel Sheraton Jl Andi Djemma, Makassar, Selasa (19/2/2019)
Walikota Pekalongan H. M Saelany Machfudz, SE mengatakan bahwa predikat BB yang telah diraih Pemerintah Kota Pekalongan pada SAKIP Award 2018 menunjukan keseriusan pemerintah Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat terutama dalam efisiensi kinerja pemerintah, untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas.
Penghargaan itu menjadi prestasi yang cukup besar karena Pemerintah Kota Pekalongan berhasil membuat lompatan prestasi nilai. Pentahapan secara wajar adalah berjenjang, namun pada penghargaan tahun ini, Pemerintah Kota Pekalongan melompat dari nilai CC menjadi BB.
“Kita sangat bersyukur atas karunia ini. Upaya dan komitmen yang kuat dari kita semua, telah diapresiasi secara baik oleh Kementerian PAN dan RB. Saya berharap, prestasi ini akan terus memacu kita untuk bekerja dengan lebih baik, lebih efektif dan efisien di waktu waktu yang akan datang,” kata dia.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah III berhasil menghemat anggaran hingga Rp 6,9 Triliun dalam tahun 2018. Penghematan ini diperoleh melalui cross cutting program yang kurang sesuai, untuk kemudian dialihkan melalui refocusing program sehingga anggaran tepat sasaran.
“Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Efisiensi atau penghematan yang berhasil dicapai dengan SAKIP, bukanlah kebocoran,” katanya.
Dikatakan, penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting dan yang tidak mendukung kinerja instansi.
Kementerian PANRB melalui Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) tidak habis-habisnya memberikan pendampingan kepada setiap pemerintah daerah guna menggelorakan perubahan di masing-masing daerah. Mantan Wakapolri ini berharap agar tata kelola kinerja seluruh kementerian/lembaga dan pemda, serta program programnya dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif dan efisien. (dye)
