Semarang (sigijateng.id) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah (KPU Jateng), Paulus Widyantoro menyebut bagi warga Jawa Tengah yang sedang berada di luar daerah pemilihan dipastikan tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada November 2024 mendatang.
Menurut Paulus, hal ini karena KPU Jateng tidak mendirikan tempat pemungutan suara (TPS) selain hanya di Jawa Tengah. Sehingga bagi warga lokal, yang ada di luar daerah pada Hari-H Pemilihan, tidak bisa menggunakan hak pilihnya.
“Kalau untuk Pilkada kita tidak boleh membuat TPS di luar wilayah, maka apa pun misalnya warga Jateng di Jakarta pun ya satu-satunya jalan harus pulang, kita nggak bisa membuat TPS di luar wilayah,” kata Paulus.
Dijelaskan, jika KPU tetap mengirimkan surat undangan kepada seluruh DPT sesuai alamat masing-masing. Namun pemilih hanya bisa mencoblos di TPS tempat dia terdaftar.
“Mereka tetap dicatat dan dapat surat, ada keluarganya yang di sini, tetapi satu-satunya jalan (bisa menggunakan hak pilih) hanya pulang,” jelasnya.
Begitu pula dengan warga Jateng yang bekerja mau pun melakukan studi di luar negeri. Pasalnya pada Pilkada 2024 ini KPU tidak membentuk PPLN (Panitia Pemilu Luar Negeri).
“Iya sama, ya harus pulang. Kalau tidak pulang tidak bisa (mencoblos) karena di sana tidak ada TPS LN (Luar Negeri) juga ‘kan, karena ini basisnya Pilkada lokal sekali. Jadi kita diatur kewenangan membuat TPS di luar wilayah,” imbuh Paulus.
Dikatakan, faktor inilah yang membuat partisipasi masyarakat dalam Pilkada tidak setinggi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg). Bagi jajaran komisioner, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri.
“Mereka kebanyakan tidak bisa pulang, maka yang harus kita naikkan adalah semangat bahwa ini adalah hajatnya Jateng. Jadi ada rasa kaya kemarin Pilpres, direwangi pulang,” kata dia.
Sehingga perlu kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi di daerah masing-masing. KPU Jateng juga akan menggencarkan sosialisasi tentang teknis pelaksanaa Pilkada serta pentingnya partisipasi masyarakat.
“Harapannya Pilkada seperti itu (partisipasi masyarakat tinggi-red), ada keinginan besar mereka pulang untuk mencoblos, karena secara regulasi kita nggak punya kewenangan untuk membuat TPS di luar,” tutupnya. (Red)
