SEMARANG (Sigijateng.id) – Kebijakan penghentian sementara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang diberlakukan untuk Pendidikan dasar (TK, SD, SMP) dan menengah (SMA) di sejumlah daerah di Jawa Tengah mulai hari ini, Senin (7/2/2022) langsung direspon Muh Zen Adv, anggota Komisi E DPRD Jateng.
Muh Zen meminta agar PTM keputusan penghentian sementara PTM mulai hari ini harus dievalusi. PTM agar tetap dilanjutkan, tidak kembali daring.
“Ini (penghentian PTM sementara) harus dievaluasi. Saat ini, anak-anak lagi semangat-semangatnya belajar tatap muka. Saya khawatir, semangat anak-anak ini jika tidak dibarengi komitmen pemerintah, akan membuat anak-anak tidak nyaman dalam belajar,” kata Zen, Senin (7/2/2022).
Dikatakan Zen, saat ini hampir semua pelajar, guru dan pegawai di dunia pendidikan juga sudah melakukan vaksinasi. Terlebih, juga tidak ada data kalau yang saat ini positive Covid-19 adalah anak-anak sekolah. Karenanya, kebijakan menghentikan PTM dengan tujuan mencegah penularan Covid-19 adalah tidak tepat.
“Saya minta dunia pendidikan jangan dijadikan objek tracing. Para siswa harus daring, sementara sector lain, seperti kantor, pabrik, wisata dll masih berjalan seperti biasa. Seharusnya pendidikan juga sama,” kata ketua PGSI Jateng ini.
Untuk mencegah munculnya klaster pendidikan, kata Zen, bida dilakukan dengan cara lebih memperketat lagi protokol kesehatan. Kemudian jika sudah ada siswa yang positif, cukup siswa yang positif itu yang tidak boleh masuk sekolah dan kemudian di karantina. Tidak perlu semua siswa belajar daring.
“Saat ini juga tidak ada informasi murid sekolah mana yang terkena Covid-19, tiba-tiba langsung ambil keputusan PTM dihentikan,” terangnya.
Saat ini, para siswa sudah senang dan nyaman mejalani sekolah PTM setelah daring hampir 2 tahun. Maka seharusnya, PTM tetap dilanjutkan. Belajar PTM lebih baik dari pada daring.
“Saat kami, Komisi E kunjungan ke Rembang belum lama ini, ada keluhan bahwa anak kelas 1 dan 2 SD banyak yang belum bisa menulis. Itu menandakan sekolah daring bisa tidak maksimal, tetap maksimal PTM,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah Kota Semarang kembali memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring bagi dunia pendidikan seiring dengan meningkatnya angka covid-19. PJJ sendiri akan diberlakukan selama dua minggu yang dimulai Senin (7/2/2022) mendatang.
Walikota Semarang, Hendrar Prihadi mengkonfirmasi pihaknya telah melakukan down grade PPKM dan memberlakukan aturan ketat kembali serta jam malam.
“Saat ini PPKM kita putuskan down grade, karena angka covid-19 di Kota Semarang sudah mencapai 118 orang per hari Kamis (3/2/2022),” ujarnya saat jumpa pers pada Kamis (3/2/2022).
Berdasarkan situs semarang.siagacorona.go.id sendiri, percepatan angka covid-19 di Kota Semarang dalam waktu satu minggu ini terbilang cepat.
“Selama satu minggu ini berdasarkan pantauan kami pertambahan kasusnha cepat sekali. Maka dari itu kami memutuskan mulai hari Senin besok sekolah akan PJJ kembali,” jelasnya.
Sementara itu, Goenawan Saptogiri selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Semarang mengatakan sejak Pembelajaran Tatap Muka (PTM) diberlakukan sejak Agustus 2021, tidak terjadi klaster sekolah walaupun sempat ada siswa SD dan SMP terpapar covid-19.
“Terkait dengan adanya peserta didik yang positif covid-19 di SMPN 5, hal itu tidak bisa disebut sebagai klaster karena ketika ditracing di satu sekolahan hanya satu itu saja yang positif, tenaga pengajar dan siswa yang lain tidak positif. Maka tidak bisa disebut klaster,” terang Goenawan.
Namun Goenawan menegaskan pihaknya mengikuti anjuran Walikota Semarang untuk memberlakulan kembali PJJ.
“Khusus untuk SD SMP tidak ada klaster sekolah sejak PTM dibuka bulan Agustus 2021. Namun karena ada lonjakan di beberapa daerah, maka Pak Walikota memutuskan mulai senin depan hingga dua minggu sekolah akan daring kembali,” ujarnya.
“Kalau siswa yang positif di Semarang ini cuma ada tiga sekolah, satu SMP dan dua SD. Tapi satu sekolahan hanya satu yang positif. Setelah ditracing yang lainnya negatif,” tutupnya.
Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Sabtu (17/2/2022) mengatakan ketentuan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing daerah tidak harus seragam. Ia meminta agar ketentuan untuk PTM atau PJJ disesuaikan dengan kebijakan dan hasil evaluasi di tiap kabupaten/kota.
“Kami menyesuaikan kabupaten/kota. Kalau kemudian satu kabupaten/kota memutuskan harus dievaluasi maka seluruh level pendidikan harus mengikuti. Jadi tidak harus seragam,” kata Ganjar usai acara di Hotel Alila, Surakarta, Sabtu (17/2/2022).
Hal itu juga berlaku untuk tingkat SMA/SMK yang kewenangannya ada pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut Ganjar, penyesuaian itu agar tidak ada benturan kebijakan di level pemerintahan. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta dan Pemkot Semarang.
“Ketika Solo sama Semarang melakukan PJJ ya kita ngikut. Biar level setiap kebijakan tidak berbenturan maka kita minta untuk mengikuti per kabupaten/kota yang ada,” katanya. (aris)
Berita Terbaru:
- Dosen Teknik Elektro USM Melaksanakan Kegiatan PKM pada Siswa SMK Walisongo Semarang
- Optimalisasi Penggunaan Media Promosi Yang Efektif Untuk Menjaring Siswa Bersekolah di Kuncup Melati Semarang
- Dinas Pendidikan Jateng Larang Study Tour, DPRD Jateng: Sekarang Terapkan Kurikulum Merdeka, Kebijakan Itu Perlu Ditinjau Ulang
- Hadirkan Produk Unik dan Eye Catching Stand Dekranasda Jateng Diserbu Pembeli
- KONI Kota Semarang Gelar Raker, Mbak Ita Minta Pertahankan Juara Porprov 2026
