Kendal (Sigijateng.id) – Perkembangan Kawasan Industri Kendal (KIK) hingga kini dinilai masih belum pesat dan cenderung lambat, sejak di resmikan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, selama kurun waktu 6 tahun silam.
Hal itu terlihat masih banyak lahan kosong di KIK.yang belum didirikan bangunan pabrik. Menyikapi hal itu, Menteri Keuangan Singapura Lawrence Wong membantah terkait masih lambatnya perkembangan di KIK.
Menurutnya, dua tahun dunia mengalami pandemi Covid-19 menjadi faktor belum berkembangnya industri di kawasan ini. Dikatakan, Indonesia dan Singapura telah menjalani hubungan bilateral yang baik.
Sebagai lambang hubungan yang harmonis antara kedua negara, ada beberapa proyek yang sedang berjalan yang didukung bersama oleh kedua pemerintah. Salah satunya adalah Kawasan Industri Kendal (KIK).
“Saya sangat terkesan dengan perkembangan industri di Kendal Industrial Park selama pandemi hingga sekarang. Aktivitas di kawasan industri ini berjalan dengan baik, konstruksi berjalan, aktivitas produksi masih berjalan, dan perusahaan masih merekrut pekerja. Ini hasil yang sangat impresif,” kata Lawrence Wong saat berkunjung ke KIK, Kamis (19/5/2022).
Selama dua tahun dunia dilanda pandemi, kata Lawrence Wong, berdampak pada semua sektor terdampar salah satunya adalah industri. “Seperti yang kita lihat saat ini kami banyak berkunjung ke KIK dan berharap kerja sama terus berlanjut,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Kendal Dico Ganiduto justru merasa bangga karena menjadi salah satu prioritas dari negeri Singapura. Dikatakan Dico, hingga saat ini sudah bergabung sebanyak 75 perusahaan di Kawasan Industri Kendal.
“Kami bangga karena Kawasan Industri Kendal sudah ada 75 perusahaan yang bergabung dan sudah pasti membutuhkan puluhan ribu tenaga kerja,” ujar Dico.
Turut hadir Kepala BPSDMI Kementerian Perindustrian Arus Gunawan, mengatakan saat ini sedang dikembangkan Program PKS dari Kementerian Perindustrian, bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menciptakan tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Program ini tidak dipungut biaya, badan usaha hanya perlu menyerahkan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan, kemudian kami akan mempersiapkan dan melatih calon tenaga kerja. Saat ini, realisasi program PKS di Kendal telah berhasil menyelenggarakan pelatihan bagi 300 tenaga kerja,” terangnya.
Arus menambahkan, PKS atau Link and Match Program pada dasarnya adalah program pemerintah yang menghubungkan vokasi dan industri dalam suatu kerangka yang mencakup penyelarasan kurikulum.
“Yang perlu dilakukan entitas bisnis hanyalah mempekerjakan mereka setelah lulus. Itu akan menghemat banyak waktu dan energi untuk badan usaha,” imbuhnya. (Dye)
Berita Terbaru:
- Peninggian Jalan Pantura Demak, Polisi Siapkan Jalur Alternatif dan Imbau Pengguna Jalan Hati-hati
- Viral Dugaan Rencana Penculikan Murid, Kepala Sekolah Ungkap Kronologi Ini
- Inovatif Pemuda, DPC BMWI Blora Gelar Pelatihan Pemanfaatan Limbah Industri
- BPJS Ketenagakerjaan Klaten Kampanyekan Antikorupsi
- PDIP Jateng Pecahkan Rekor Gelar Senam Sicita, Ini Tujuannya
