SIGIJATENG.ID, Semarang – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, dirinya tidak merekomendasikan masyarakat melakukan pemberantasan nyamuk dengan cara fogging. Menurutnya, fogging tidak bisa membunuh seluruh mata rantai nyamuk.
‘’Fogging lebih baik tidak dilakukan, karena sifatnya hanya membuat nyamuk lebih kebal, yang mati langsung mati tapi beberapa yang nggak mati kemudian menjadi nyamuk yang kebal, sehingga pada saat ada fogging lagi nyamuk tetap bertahan hidup,’’ ujar Hendrar Prihadi, Senin (4/2/2019).
Metode paling tepat, lanjut pria yang akrab disapa Hendi ini, untuk memberantas nyamuk menurutnya adalah 3 M, yaitu menguras bak mandi, saluran, dan lain-lain yang dapat menjadi tempat bertelur nyamuk.
“Kemudian mengubur tumpukan sampah dan lainnya yang berpotensi jadi sarang nyamuk, serta mendaur ulang wadah atau sampah agar tidak jadi tempat nyamuk dan justeru dapat memiliki manfaat secara ekonomi”, imbuhnya.
Hendi pun menghimbau masyarakat Kota Semarang agar meningkatkan PSN. Mengingat penyakit demam berdarah (DB) di wilayahnya meningkat cukup tinggi.
Senada dengan Hendi, Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang Widoyono menambahkan, saat ini Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang memberlakukan aturan yang ketat dan selektif untuk melaksanakan pemfoggingan. Terlebih. Fogging memiliki banyak kelemahan.
“Pelaksanaan fogging itu mahal. Satu kali fogging saja biayanya 3 sampai 4 juta rupiah. Padahal fogging itu tidak bisa cuman sekali. Pelaksanaannya pun susah, waktunya harus tepat”, ucapnya.
Selain itu, lanjutnya, kelemahan lain dari pemfoggingan diantaranya, fogging hanya membunuh nyamuk desawa, sedangkan jentiknya tidak. Lalu, Racun fogging dinilainya juga akan menempel di area yang terkena asap fogging, seperti dinding rumah, kasur, bantal, dan lainnya.
“Ada lagi kelemahannya, fogging itu juga membuat masyarakat tidak melaksanakan PSN. Karena imagenya, kalau sudah di foghing nyamuk sudah mati,” tambahnya.
Melihat kelamahan-kelemahan tersebut, pihaknya kerap melakukan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan hingga kelurahan agar masyarakat melakukan PSN. (dian)
