Wagub Taj Yasin Kecewa Banyak Perusahaan Tak Serius Laksanakan TJSLP

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin di acara Rakor Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kantor Bappeda Jateng, Rabu (23/1/2019), (dok humas/ sigijateng.id )


Taj Yasin Kecewa, Perusahaan Abaikan TJSLP akan Diberi Peringatan SIGIJATENG.ID, Semarang – Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin merasa kecewa dengan perusahaan-perusahaan yang tidak serius melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP). Padahal perasan serta mereka cukup penting dalam upaya menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah.

Semakin mengecawakan, dari 66 perusahaan yang diundang untuk menghadiri Rakor Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kantor Bappeda Jateng, Rabu (23/1/2019), yang hadir hanya 16 perusahaan atau 25 persen. 

“Kami minta mereka fokus membantu mengentaskan kemiskinan. Fokus ke 14 daerah zona merah kemiskinan di Jateng. Nanti kita bagi, per tahun lima sampai enam kabupaten/kota. Prosentase TJSLP, 60 persen kita arahkan, yang 40 persen silahkan dikelola sendiri”, kata Taj Yasin saat rakor.

Ia pun menegaskan akan memberi peringatan kepada perusahaan yang tidak hadir. Pasalnya, pemerintah mengundang mereka bukan untuk kepentingan pemerintah, tetapi untuk masyarakat.

Pemprov sebagai tangan panjang pemerintah pusat, bahu membahu menekan kemiskinan dan pengangguran. Sehingga, FTJSLP menjadi sarana membangun kesepahaman antara pemprov dengan BUMN, BUMD, dan perusahaan-perusahaan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menerangkan, Rapat Koordinasi Forum TJSLP Prov Jateng untuk menyatukan ide membangun provinsi Jateng, khususnya untuk mengentaskan kemiskinan yang menjadi pekerjaan rumah bersama. 

Menurutnya, konsep pentahelix dalam hal pembangunan bisa berjalan baik kalau ada sinergi keterlibatan akademisi, pemerintah, dunia bisnis, dan community yaitu media dan masyarakat. “Pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Karena berdasarkan kajian, dana pemerintah hanya mampu 30 persen untuk membangun, sedangkan sisanya 70 persen dari pihak swasta,” ucapnya. (Dian/Aris)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here