DEMAK (Sigi Jateng) – Tak sedikit desa pesisir di Indonesia yang terus tenggelam karena krisis iklim. Pada tahun 2020, setidaknya terdapat 23 juta orang yang tinggal di kawasan pesisir, khususnya nelayan dan perempuan nelayan, diperkirakan akan menghadapi kenaikan air laut (banjir rob). Bahkan menurut sejumlah analisis ilmuwan, lebih dari 100 kabupaten/kota di pesisir Indonesia berpotensi tenggelam akibat banjir rob dalam beberapa dekade mendatang.
Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu kawasan pesisir yang tenggelam. Kawasan yang dihuni oleh 3.469 jiwa ini dihantam oleh banjir rob sejak satu dekade silam. Berbagai penelitian menyebut bahwa setidaknya sejak tahun 2015 tercatat 101 hektar luas wilayah di Desa Timbulsloko yang terendam.
Menanggapi hal tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk segera menyusun skema perlindungan bagi kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan perempuan nelayan, yang terdampak banjir rob. Masnuah, Sekretaris Jenderal Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) mengatakan hal ini penting dilakukan mengingat pemerintah selalu mengklaim telah melakukan berbagai inisiatif penting dalam berbagai forum internasional demi mendapatkan pendanaan iklim dari sejumlah lembaga donor internasional.
“Pada tahun 2008, dalam forum Our Ocean Conference (OOC) di Bali, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk merehabilitasi 1.814.352 hektare hutan mangrove yang rusak di Indonesia yang dimulai pada tahun 2019-2023. Komitmen semacam ini seharusnya ditujukan untuk segera menyusun skema perlindungan bagi kawasan-kawasan yang terkena banjir rob” katanya, Senin (5/4/2021).
Masnuah menambahkan, Indonesia telah mendapatkan dana di forum OOC sebesar USD 2,3 juta. “Dana sebesar itu, seharusnya dialokasikan untuk memperbaiki kehidupan nelayan dan perempuan nelayan yang terdampak buruk krisis iklim seperti di Desa Timbulsloko ini,” tegasnya.
Bagi Masnuah, berbagai pendanaan internasional untuk isu iklim di kawasan pesisir dan laut yang diterima pemerintah Indonesia, seharusnya ditujukkan untuk sebesar-besar kepentingan nelayan dan perempuan nelayan, yang harus berhadapan langsung dengan dampak buruk krisis iklim. Inilah makna penting peringatan hari nelayan pada tahun 2021.
Di tempat yang berbeda, Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyatakan bahwa pemerintah wajib segera menyusun skema perlindungan bagi nelayan dan perempuan nelayan berdasarkan mandat UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
“Berdasarkan pasal 12 UU No. 7 Tahun 2016, skema perlindungan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat di Desa Timbulsloko adalah memberikan jaminan kepastian usaha, memberikan jaminan keamanan dan keselamatan, serta memberikan jaminan atas risiko penangkapan ikan. Salah satu resiko besar dalam hal ini adalah resiko dari krisis iklim,” kata Susan.
Tak hanya itu, KIARA, PPNI bersama sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Timbulsloko Menolak Tenggelam yang terdiri dari LBH APIK Semarang, Yayasan Paralegal Pertiwi Demak, Puspita Bahari Demak, Forum Silaturahmi Lingkungan Hidup (FOSIL) Demak, Baznas Demak,Media Menaranews.com,UMKM Kadin Demak, Indonesia Brand Activists Network (IBAN) Demak, Forum Demak Hijau [FDH] Demak, Karang Taruna Bonodo Sayung Demak, mengajak berbagai lapisan masyarakat untuk membangun solidaritas dengan membantu masyarakat Timbulsloko dengan berbagai cara.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersolidaritas. Rakyat membantu rakyat. Pedagang membantu nelayan dan perempuan nelayan, petani membantu nelayan dan perempuan nelayan, mahasiswa membantu nelayan dan perempuan nelayan, buruh membantu nelayan dan perempuan nelayan,” seru Direktur LBH APIK Semarang, Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko.
Dalam peringatan hari nelayan pada tanggal 6 April 2021 yang bertempat di Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, dengan tema “Timbulsloko Menolak Tenggelam – Gerakan Nelayan Pesisir Demak Merawat Ruang Hidup”.
Adapun rangkaian kegiatan/aksi yaitu :
Pada tanggal 4 April 2021 Tasyakuran Jembatan Timbulsloko yang dibangun secara gotong royong oleh warga.
Pada tanggal 5 April 2021 bersih-bersih sampah,penanaman mangrove dan tanaman pangan di pekarangan rumah warga Timbulsloko.
Pada tanggal 6 April 2021 besok diadakan Rembug Pesisir dengan tema “ Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Wilayah Pesisir Demak” dengan menghadirkan narasumber Ketua DPRD Kabupaten Demak, Balai Besar Wilayah Sungai [BBWS ]Pemali Juana Provinsi Jawa Tengah,Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. (Mushonifin)
Baca Berita Lainnya
- Halalbihalal IPHI Jateng; Prof Imam Ajak Pengurus Daerah Tidak Lagi Debat Legalitas Tapi Langsung Kerja Nyata
- YPI Al Fikri Semarang Memeriahkan Milad ke-27 dengan Bersholawat
- Kloter Pertama Embarkasi Solo Dilepas PJ Gubernur Jateng dan Wakil Menteri Agama Minggu Pagi
- Didampingi Bupati Kebumen, Sudaryono Blusukan Pasar Gombong Sosialisasikan Program Menarik Ini
- Gus Men Yaqut Apresiasi Pemerintah Saudi Tambah Layanan Fast Track Jemaah Haji
 - Tak sedikit desa pesisir di Indonesia yang terus tenggelam karena krisis iklim. Pada tahun 2020, setidaknya terdapat 23 juta orang yang tinggal di kawasan pesisir, khususnya nelayan dan perempuan nelayan, diperkirakan akan menghadapi kenaikan air laut (banjir rob). Bahkan menurut sejumlah analisis ilmuwan, lebih dari 100 kabupaten/kota di pesisir Indonesia berpotensi tenggelam akibat banjir rob dalam beberapa dekade mendatang.){kind=link}