Jakarta (sigijateng.id) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berhenti membuat aplikasi baru. Disebutkan anggaran untuk membuat aplikasi dan platform baru tahun ini yakni Rp 6,2 triliun.
Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan bahwa puluhan ribu aplikasi yang dibuat tak saling terintegritas. Hal tersebut disampaikan mantan Wali Kota di acara peluncuran Govtech bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
“Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, berhenti lah bikin platform-platform baru, stop,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Menurut Jokowi, sudah ada 27 ribu aplikasi baik itu milik kementerian, lembaga, hingga Pemda yang tak saling terintegrasi dan kerja sendiri-sendiri. Meski aplikasi dibentuk dengan maksud mempermudah dan mempercepat birokrasi masyarakat, bila tak terintegrasi, esensi mempermudah, dan mempercepat jadi terhambat.
“Tahun ini saja pas kita cek pas bikin anggaran ada Rp 6,2 T yang akan dipakai untuk membikin aplikasi dan platform baru,” kata Jokowi.
“Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian dan di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota, ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi, 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri,” lanjutnya.
Jokowi juga menyinggung kementerian yang memiliki banyak aplikasi. Ia menyebutkan ada banyak kementerian/lembaga yang memiliki jumlah aplikasi lebih dari 400, bahkan ada satu kementerian yang punya 5.000 aplikasi.
“Ada berapa aplikasi?” ujar Jokowi.
“400,” kata perwakilan Kemenkes.
“400, bayangkan satu kementerian 400 (aplikasi),” jelas Jokowi.
“Jangan tanya yang lain, lebih dari itu, banyak, ada yang lebih dari 5.000. Saya nggak tunjukin di kementerian mana, saking kreatifnya,” ucapnya lagi.
Jokowi menduga banyak aplikasi dalam satu kementerian karena setiap ganti menteri atau kepala divisi, maka harus ada aplikasi baru yang dibuat. Jokowi meminta jajarannya menghentikan kebiasaan tersebut.
“Mungkin, setiap ganti menteri ganti aplikasi, ganti dirjen ganti aplikasi, sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek itu yang kita hentikan tidak boleh diteruskan lagi,” tegas Jokowi. (Red)
