Semarang (sigijateng.id) – Berdasarkan data statistik BPS Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada tahun 2021 yakni sebanyak 4 juta jiwa. Namun pada 2022 kemarin, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 3,8 juta jiwa.
Persentase penduduk miskin yang pada tahun 2021 berjumlah 11,79 persen pun turun menjadi 10,93 persen pada tahun 2022.
Disela usai rapat evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran (TA) 2022 dan persiapan pelaksanaan APBD TA 2023 bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Ganjar mengatakan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem masih menjadi poin penting pembahasan, khususnya terkait data pasti soal jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.
“Dari data kita, kita melihat beberapa indikator yang mungkin tidak akan tercapai maka kita sampaikan satu soal kemiskinan, bagaimana perbaikan datanya agar target itu bisa diselesaikan,” ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, Selasa (3/1/2023).
Untuk memperbaiki sistem pendataan penduduk miskin di Jawa Tengah, Ganjar beserta jajarannya tengah menggodok program e-verval atau elektronik verifikasi dan validasi.
Terlebih untuk lebih memastikan datanya, Ganjar akan membentuk tim khusus yang bertugas menghitung dan memastikan jumlah penduduk yang masuk kategori miskin maupun kemiskinan ekstrem.
“Bisa kita buatkan e-verval, elektronik verifikasi dan validasi, itu bisa kita dorong sehingga tidak tumpang tindih. Maka perlu kerja sama dengan kabupaten kota dan desa hingga kementerian,” ungkap Ganjar.
Jika data yang terkumpul telah terverifikasi dan tervalidasi, lanjut Ganjar, maka penduduk desil 1 dan desil 2 atau yang kemiskinannya paling ekstrem akan mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov Jawa Tengah.
Ganjar menuturkan sejumlah rencana yang akan dilakukan untuk menangani hal tersebut, antara lain melalui pemberian bantuan secara langsung, menjalankan program kerja pengentasan kemiskinan yang telah berjalan hingga mengebut program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).
“Kalau itu bertemu, konteks kemiskinan dengan empat tingkat, itu kalau kita melihat desil 1 dan 2 itu kemiskinannya pasti ekstrem. Yang 3 dan 4 ini sebentar lagi dia tidak miskin. Maka yang ekstrem ditangani khusus,” jelas Ganjar
“Itu yang dalam program yang disiapkan kita sudah kerjakan. Tapi kalau dengan data yang ada desil 3 dan 4 bisa kita dapatkan ada di mana, rasa-rasanya treatmennya tidak terlalu berat,” sambungnya.
Diketahui, rapat evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran (TA) 2022 dan persiapan pelaksanaan APBD TA 2023 bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dibahas juga sejumlah perencanaan alokasi anggaran dan belanja daerah menggunakan APBD TA 2023 senilai Rp 25,73 triliun dari pendapatan daerah.
Untuk alokasi belanja daerah Jawa Tengah tahun 2023 yakni Rp 26,30 triliun atau defisit Rp 572,2 juta. (Red)
