Jakarta (sigijateng.id) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI bakal meningkatkan patroli pengawasan di masa kampanye Pemilu 2024. Hal itu dilakukan dengan memantau alur lalu lintas uang demi mencegah praktik politik uang.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam konferensi pers seusai acara Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilu 2024 di Monas, Jakarta Pusat. Peningkatan pengawasan itu diharapkan dapat membuat pelaku takut melakukan praktik politik uang.
“Bawaslu sekarang akan meningkatkan patroli pengawasan yang akan dimulai pada masa kampanye ini karena yang penting adalah mencegah terjadinya praktik politik uang,” ujar Rahmat Bagja, Minggu (26/11/2023).
“Jadi, pengawasannya semacam alat untuk kemudian membuat para pelaku takut melakukan politik uang,” sambungnya kemudian.
Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan praktik politik uang dalam Pemilu mengarah ke tindak pidana. Kasus seperti itu akan ditangani oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menerangkan bahwa politik uang biasanya dilakukan di masa-masa kampanye, masa tenang, dan menjelang hari pemungutan suara.
Nantinya, Bawaslu akan bekerja sama lebih intensif dengan Kepolisian di masa tenang.
Praktik politik uang perlu dicegah agar kemurnian suara dapat terjaga. Bawaslu juga akan mengintensifkan komunikasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pemantauan alur lalu lintas uang di masa kampanye. (Red)
Baca Berita Lainnya
- Setelah PAN, Yoyok Sukawi Terima Surat Rekomendasi Pilwalkot dari PKB
- Mahasiswa KKL Magister Hukum USM Diterima Atase Pendidikan Kedubes Malaysia
- Yoyok Sukawi Dapat Rekomendasi dari PAN untuk Pilwalkot Semarang
- KIT Batang Resmi Beroperasi, Sudah Ada 18 Perusahaan dengan Nilai Investasi 14 Triliun
- Cerita Bahlil Mengenang Awal Mula Akan Bangun Kawasan Industri Raksasa di Batang, Tanpa Master Plan Cuma Modal Berani Saja!
 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI bakal meningkatkan patroli pengawasan di masa kampanye Pemilu 2024. Hal itu dilakukan dengan memantau alur lalu lintas uang demi mencegah praktik politik uang.){kind=link}