Ini Respon Kemenag Soal Jemaah Keluahkan Jadwal Keberangkatan Makkah-Madinah

Ilustrasi jemaah haji saat berada di Hotel. Foto : Tim MCH

Makkah (sigijateng.id) – Perubahan jadwal keberangkatan jemaah haji untuk gelombang dua dari Makkah ke Madinah dikeluhkan. Pasalnya, perubahan tersebut berdampak pada jadwal pemberangkatan kloter selanjutnya.

Merespons informasi tersebut Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Saiful Mujab mengatakan ada perubahan jadwal dari semula direncanakan pada kemarin malam, tetapi kloter 24 diberangkatkan pada pagi ini.

Hal itu karena tidak ada izin dari pihak otoritas Saudi untuk melakukan perjalanan pada malam hari. “Bergeseran, yang seharusnya malam jam 20.00 menuju Madinah, di geser menjadi pagi. Karena perjalanan malam ke Madinah tidak diizinkan oleh otoritas Madinah,” kata Saiful, saat dihubungi.

Sementara itu, untuk kloter 25 embarkasi Batam akan diberangkatkan ke Madinah pada Senin pagi. “Dan pagi ini tadi kloter 24 sudah menuju Madinah. Untuk kloter 25 besok. Semua sudah di beritahukan oleh kader dan sektornya,” kata Saiful.

Ssbelumnya, terkait adanya perubahan jadwal pergeseran dari Makkah ke Madinah itu seperti yang dialami jemaah haji kloter 25 BTH asal Kota Pontianak-Kalbar, Jumadi Utan.

Jumadi mengungkap kloter 24 sebelumnya sempat mengalami perubahan jadwal dari yang sebelumnya dijadwalkan hingga dikhawatirkan berdampak ke kloter selanjutnya.

“Saya posisinya sekarang masih di Mekkah untuk menunggu keberangkatan dari Mekkah menuju Madinah. Kami memang diagendakan hari ini, mudah-mudahan tepat waktu,” kata Jumadi, Minggu (16/7/2023).

“Tapi memang kalau kita lihat dari sejak kemarin itu contoh kloter 24 tentunya sama gelombang 2 dari embarkasi Batam itu 2 hari mereka nunggu, baru sekarang ini mereka berangkat,” imbuhnya.

Ia mencontohkan jemaah kloter 24 BTH sudah dua hari menunggu diberangkatkan dari Mekkah ke Madinah, padahal menurutnya semua koper sudah menumpuk di lobi hotel penginapan jemaah.

“Kemarin koper mereka sudah turun, pakaian sudah masuk ke koper, tapi tidak ada kepastian soal keberangkatan, dan tidak ada satu pun dari atau dari pihak berwenang Arab Saudi yang menjelaskan soal itu. Ini sama kasusnya seperti keterlambatan angkutan di Arafah menuju Muzdalifah atau dari Muzdalifah ke Mina,” ujarnya.

Ia mengatakan saat ini kloter 24 tersebut sudah mulai bergerak dari sebelumnya sempat terlambat 2 hari. Meski terlambat diberangkatkan ke Madinah, namun menurutnya jemaah masih mendapatkan makanan dan tetap dapat menginap di hotel.

“Ini kan kloter 24 sudah mulai bergerak, tapi mereka 2 hari loh nunggu. Ini kan soal psikologis, mestinya kasus seperti yang di Arafah, Musdalifah ke Mina itu sudah harus diantisipasi,” katanya.

Dia berharap agar persoalan keterlambatan angkutan transportasi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tidak sampai terulang kembali dan dievaluasi. Sebab keterlambatan 1 kloter saja yang berangkat ke Madinah dari Mekkah, menurutnya diperkirakan bisa berdampak ke keberangkatan kloter berikutnya.

“Ini yang barangkali jadi catatan. Nah kalau 1 kloter saja terlambat, misalnya (kloter) 24, itu kan berimplikasi ke kloter berikutnya, ini kan soal aspek pelayanan,” kata Jumadi.

Sementara itu, Jumadi mengaku belum mendapat informasi soal kepastian keberangkatan kloternya hari ini. Ia meminta agar pemerintah Kementerian Agama mendesak agar Arab Saudi menekan mashariq yang ditunjuk untuk dapat memberi pelayanan yang baik.

“Nah ini kan kita ngga dapat kejelasan dari pihak. Ya memang ketua kloter nggak bisa melakukan apa-apa, yang mesti melakukan pressure itu adalah pemerintah, G to G. bagaimana misalnya pihak kementerian hadir,” katanya.

Selain itu, dia juga meminta agar pihak hotel di Madinah memiliki kesiapan dalam mengatur sirkulasi jamaah haji yang datang dari Mekkah dan yang keluar kembali ke tanah air. Sebab menurutnya masih perlu ada pembenahan. Selain itu menurutnya ada pula permasalahan penanganan jamaah lansia.

“Jadi menurut saya kompleksitas pelaksanaan haji tahun 2023 kali ini harus menjadi catatan penting. Pihak-pihak yang bertanggung jawab mesti diminta pertanggungjawaban,” katanya.

Ia berharap agar DPR dan Kemenag mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan haji 2023. Ia berharap permasalahan keterlambatan transportasi tersebut tidak terulang. (Red)

Baca Berita Lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini