SIGIJATENG.ID, Kendal – Bicara mengenai sampah, merupakan tanggung jawab bersama. Strategi dan kebijakan pengelolaan sampah melibatkan seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.
Demikian disampaikan Menteri LH dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar saat hadir dalam peringatan HPSN 2019 yang di gelar di Pantai Sendang Sikucing Kendal, Minggu (24/2/2019).
“Tanggung jawab pengelolaan sampah bukan semata berada di tangan pemerintah saja. Namun, masyarakat sebagai penghasil sampah juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban umum dengan upaya mengurangi sampah dari sumbernya,” kata dia.
Pada kesempatan itu, Menteri Siti Nurbaya Bakar bersama Bupati Kendal dr Mirna dan ribuan masyarakat Kendal berbagai komunitas, dan juga aktris cantik Five Fi ramai-ramai membersihkan sampah di Pantai Sendang Sikucing Rowosari Kendal. Mereka bersemangat membersihkan semua yang ada.
Turut dalam gerakan peduli sampah, Bupati dr Mirna Annisa bersama Forkompimda Kendal beserta generasi millenial pecinta lingkungan memunguti sampah-sampah di sekitar lingkungan pantai.
Lebih lanjut, Siti Nurbaya menuturkan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, sejak 2015 hingga 2018 kegiatan aksi kebersihan peduli terhadap sampah pada perkembangannya terlihat aktualisasi dan inisiatif dari kelompok masyarakat serta aktivis lingkungan meningkat cukup berarti.
“Upaya yang dilakukan dengan kerja keras tiada henti dan tanpa rasa lelah serta konsisten, menampakkan hasil yang cukup positif. Kesadaran masyarakat dalam amengelola sampah sudah mulai meningkat dan menghasilkan,” jelasnya.
Dikatakan, sebagian besar pengelolaan sampah di Indonesia masih menerapkan sistem konvensional, yakni pola kumpul, angkut dan buang di TPA tanpa adanya pengolahan di hulu dan juga pada tahap akhir.
“Hal ini menyebabkan kebutuhan akan lahan TPA semakin besar serta biaya operasional tinggi. Sebaliknya dengan pertumbuhan ekonomi di saat ini, lahan yang ada semakin sulit didapat,” ungkap Menteri Siti.
Dia menambahkan pada umumnya penanganan sampah di TPA hanya dilakukan dengan sistem pembakaran yang tidak bisa mengurangi jumlah timbulan sampah 100%.
“Namun justru dampaknya menghasilkan gas-gas yang berbahaya bagi kesehatan antara lain Carbon Monoksida (CO) dan Nitrogen Oksida (NOx),”imbuhnya.
Dirinya berharap, diperlukan suatu upaya dalam mengelola sampah untuk mengurangi dampak tersebut serta menjadikan sampah lebih berdaya guna.
Terlebih, tantangan pengelolaan sampah seiring pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang berakibat meningkatnya volume dan jenis sampah, selain hadirnya karakteristik sampah yang semakin beragam.
“Tantangan tersebut harus dihadapi dengan langkah sistematis dan kerja kolaboratif dalam semangat gotong royong tinggi semua pihak,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kendal Ir. Purwati mengungkapkan pengelolaan sampah di TPA yang dimiliki daerah belum mampu menyelesaikan masalah.
Ketersediaan lokasi dan biaya yang sangat tinggi menjadi kendala besar. Sebab, untuk mewujudkan dan membuat TPA menjadi sanitary landfill butuh anggaran yang sangat banyak.
“Kami sudah berusaha dan meminta bantuan di Kementerian terkait. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban. Harapannya, di Kabupaten Kendal memiliki sanitary landfill,” katanya.
Sementara itu, sampah yang dihasilkan sangat banyak. Upaya lain yang bisa dilakukan yakni dengan memberdayakan potensi masyarakat melalui pengelolaan BumDes. Di Kendal ada sebanyak 200 BumDes yang dikelola masyarakat setempat.
“Dari 200 BumDes tersebut, 60 BumDes diantaranya menangani masalah sampah yakni berupa Bank Sampah. Sehingga masyarakat bisa mengurangi sampah yang dihasilkan, dan justru sebaliknya ada nilai ekonomi tambah bagi masyarakat melalui Bank Sampah tersebut,” pungkasnya. (Dye)
