Jakarta (sigijateng.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait mekanisme pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi para calon legislatif (caleg) terpilih dalam kontestasi Pemilu 2024.
Direktur LHKPN KPK, Isnaini mengatakan, KPU RI telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) 6/2024 yang isinya mengatur kewajiban bagi para caleg terpilih, baik DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota untuk melaporkan LHKPN kepada KPK.
“Sampai dengan saat ini kami sedang menyiapkan infrastrukturnya, salah satunya mungkin nanti kami akan menerbitkan SE, SE bagi para caleg terpilih, bagaimana mekanisme untuk melaporkan LHKPN ke KPK,” kata Isnaini kepada wartawan, Kamis (28/3).
Salah satu butir di SE nantinya kata Isnaini, bagi caleg terpilih yang berstatus incumbent, mereka cukup untuk melaporkan LHKPN periodik 2023 yang akan berakhir pada 31 Maret 2024. Sehingga, tidak perlu melaporkan LHKPN dengan status yang baru.
“Yang calon baru-baru itu yang melaporkan ke KPK yang laporan khusus caleg terpilih,” tutur Isnaini.
Setelah para caleg terpilih itu melaporkan LHKPN kata Isnaini, nantikan KPK alam memberikan surat tanda terima.
“Nah tanda terima itu menjadi salah satu persyaratan bagi calon terpilih, untuk diusulkan namanya ke presiden kah, ke mendagri kah, dalam konteks pelantikan. Artinya, kalau mereka tidak menyampaikan tanda terima LHKPN dari KPK, mereka tidak akan diusulkan untuk dilantik menjadi calon legislatif terpilih,” pungkas Isnaini. (Red)
