Semarang (sigijateng.id) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menggelontorkan dana hibah ratusan miliar untuk penyelenggara gelaran pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) November 2024 mendatang.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan Pemprov mendukung penuh pelaksanaan pilkada 2024 mendatang. Menurutnya, Hibah keuangan sudah diserahkan kepada KPU Jateng, Bawaslu Jateng, dan TNI, POLRI, baik tingkat provinsi dan kabupaten
“Pemprov Jateng telah memberikan hibah untuk KPU Jateng sebesar Rp791.608.630.000, Bawaslu Jateng sebesar Rp193.717.870.000, Polda Jateng sebesar Rp62.696.843.000, dan Kodam IV/Diponegoro sebesar Rp7.545.329.000 ” Nana usai Peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Klenteng Sam Poo Kong, Kota Semarang Sabtu, (27/4/2024) malam.
Selain mendukung penuh penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di wilayahnya, pemprov juga siap mendukung penyaiapan data pemilih, salah satunya dengan menggenjot perekaman e-KTP untuk pemilih pemula.
“Ini terus kami lakukan dan koordinir sampai tingkat kabupaten/kota. Batasnya bagi pemilih pemula adalah ketika usia mereka 17 tahun pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024,” jelas Nana.
Dalam hal pengamanan, pihaknya juga siap mengerahkan personel Satpol PP untuk membantu pengamanan dan pengawalan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Mereka akan menjalin sinergisitas dengan TNI dan Polri untuk pelaksanaan pengamanan.
Dalam kesempatan itu, Nana berpesan agar penyelenggara pemilu, TNI, dan Polri menyiapkan tahapan Pilkada Serentak dengan baik, agar pelaksanaan berjalan lancar, tertib, dan kondusif.
Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari mengatakan, Pemprov Jateng merupakan provinsi pertama yang memiliki mekanisme dana cadangan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Mekanisme itu kemudian dicontoh oleh daerah lain.
Untuk itu, ia berpesan agar KPU Jawa Tengah dan kabupaten/kota mampu mengelola anggaran atau keuangan dengan baik.
“Tentu saja teman-teman KPU, baik provinsi maupun kabupaten/kota bekerja berdasarkan aturan yang sudah ditentukan,” kata Hasyim.
Dalam bekerja, lanjut Hasyim, KPU tidak bisa sendirian, maka perlu koordinasi dengan banyak pihak. Mulai dari Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, kepolisian, TNI, dan para penegak hukum.
Selain itu, juga perlu bekerjasama dengan jurnalis, tokoh agama, dan masyarakat agar dukungan penyelenggaraan pilkada itu bisa berjalan baik dan lancar.
Kabupaten/Kota di Jateng agar lebih cermat, baik dalam pendataan daftar pemilih maupun pada saat pendaftaran calon. (Red)
