Penyurutan Banjir di Demak Kota jadi Prioritas, BNPB Minta Pemkab Lakukan Percepatan Ini

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat terjun langsung meninjau lokasi banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Foto: Dok. BNPB

Demak (sigijateng.id) – Bupati Demak, Eistianah, menyebut untuk saat ini pompanisasi terkendala lokasi penempatan pompa, sementara Pemda mendapatkan pinjaman dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kita dapat bantuan 1 pompa besar dari  BBWS, yang rencananya akan kita fokuskan membuang air dari Demak Kota ke Sungai Kontrak, Kalikondang. Karena yang kita lihat kondisi Demak Kota ini merupakan limpasan dari Desa Merak, yang kemarin sudah mulai surut,” ucap Bupati Eistianah.

Eistianah menyatakan pihaknya akan fokus menangani para pengungsi dan melakukan evakuasi masyarakat Demak Kota yang terdampak serta memindahkan dapur umum dari Dinas Sosial (Dinsos) yang semula di Balai Desa Mangunjiwan ke Sanggar Pramuka.

“Saat ini kita fokus evakuasi wilayah Demak Kota yang kita ungsikan ke Wisma Halim. Selain itu, untuk dua titik dapur umum juga terendam banjir, kita alihkan ke Sanggar Pramuka di Jalan Sultan Fattah yang tidak terdampak banjir,” ujarnya.

Sampai sejauh ini jumlah warga terdampak banjir 97.147 jiwa, sementara jumlah pengungsi 24.946 jiwa di 56 titik pengungsi. Jumlah desa yang terdampak di seluruh Demak ada 89 desa di 11 Kecamatan.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa pemerintah pusat berkomitmen akan membantu seluruh warga yang terdampak dari adanya bencana banjir.

Pihaknya menjelaskan bahwa bantuan yang akan diberikan bervariasi serta melihat tingkat kerusakan akibat bencana banjir.

“Bila rumah tersebut rusak berat, bisa diibaratkan hanyut atau hancur diterjang banjir akan mendapatkan bantuan senilai Rp60 juta,” ujar Kepala BNPB, Selasa (19/03) siang.

Dikatakan, kerusakan rumah sedang akan mendapatkan bantuan senilai Rp30 juta, dan kategori kecil akan mendapatkan bantuan Rp15 juta.

Dia mengatakan bantuan puso pada tahun 2023 saat ini sudah dapat dicairkan. Sementara untuk 2024 mekanisme bantuan dicairkan melalui asuransi.

Secara khusus, Letjen TNI Suharyanto meminta kepada Pemerintah setempat untuk mempercepat pendataan jumlah rumah dan lahan pertanian yang rusak akibat banjir dan segera melakukan pengajuan.

“Infrastruktur yang rusak akibat bencana itu salah satunya tadi seperti yang disampaikan Ibu Bupati. Ada jembatan juga yang rusak. Nah, yang seperti itu harus segera dilakukan perbaikan,” jelasnya. (Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini