Jengah Praktek Politik Amoral dan tanpa Etika, SEMPAL Solo Serukan Empat Poin Ini

SEMPAL (Solo Melawan Politik Amoral dan Capres Pelanggar HAM), membuat pernyataan sikap bersama terhadap praktek politik amoral dan tanpa etika di Kota SOlo, Kamis, 18 Januari 2024. ( foto ria)

SOLO (sigi jateng) – Ratusan aktivis pro demokrasi se- Solo Raya tergabung dalam SEMPAL (Solo Melawan Politik Amoral dan Capres Pelanggar HAM), membuat pernyataan sikap bersama terhadap praktek politik amoral dan tanpa etika. Mereka melakukan itu di Wedangan nDalem Padmosusasto, Kota Solo, Kamis 18 Januari 2024..

Pernyataan sikap bersama ini dilandasi oleh rasa keprihatian, jengah dan muak terhadap praktek politik yang berjalan kian hari berlangsung tanpa moral dan tanpa etika.

Juru bicara SEMPAL Prijo Wasomo mengatakan, yang dimaksud adanya praktek politik amoral dan tanpa etika dalam hal ini  adalah seperti telah dilakukan oleh Jokowi sebagai Presiden. Dia yang diharapkan mampu memberi tauladan baik dalam berdemokrasi yang sehat, namun dalam prakteknya justru sebaliknya.

“Sejak keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan batas umur cawapres, dengan ketua MK adalah adik ipar Jokowi, sudah dapat dibaca sarat dengan kepentingan untuk meloloskan Gibran sebagai Cawapres,” kata Prijo Wasomo yang merupakan aktiivis 98 ini.

Bahkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk dengan ketua Jimly Asshiddiqie, memutuskan ada pelanggaran kode etik berat dengan menjatuhkan sanksi terhadap hakim konstitusi.

“Aktivis pro-demokrasi se-Solo raya sepakat, bahwa dukungan politik Jokowi terhadap pasangan Prabowo – Gibran merupakan bentuk Politik Amoral dan Tanpa etika karena telah membajak demokrasi yang di perjuangkan dengan darah dan air mata pada tahun 1998,” kata dia didampingi juru bucara lainnya Catur Budi Santoso, Aktivis Sosial.

Aktivis Pro – Demokrasi Lintas Generasi Solo menyerukan kepada masyarakat  :

1, Menarik garis demarkasi yang tegas antara kekuatan politik yang dijalankan dengan Moral dan Etika baik, dengan kekuatan Politik yang dijalankan tanpa moral dan tanpa etika.

2, Mengajak masyarakat untuk berani memberikan sanksi moral dengan TIDAK mencoblos pasangan capres dan cawapres No.urut 02 sebagai wujud dari politik amoral (Politik Dinasti dan Capres Pelanggar HAM

3, Mendorong Pilpres yang Jujur, Adil, Transparan dan Beretika

4, Mendorong blok politik antara Parpol dan Relawan Pendukung Capres – Cawapres 01 dan 03  untuk melawan kekuatan politik hitam yang amoral dan tidak beretika. (ria)

Berita Terbaru:

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini