SEMARANG (sigijateng.id) – Ketua DPRD Jateng Sumanto mendorong Pemprov membuat grand design pertanian Jawa Tengah menyikapi ancaman krisis pangan yang terjadi di dunia. Desain besar pertanian tersebut diantaranya meliputi ketersediaan lahan yang cukup, pengairan yang memadai, kesejahteraan para petani, dan penerapan teknologi pertanian.
Menurut Sumanto, masalah ketahanan pangan perlu menjadi perhatian di tengah ancaman krisis pangan dunia. Ia menyebut pidato Bung Karno pada tahun 1952 yang menyebut pangan adalah hidup mati sebuah bangsa masih relevan hingga saat ini. Terlebih Rakernas IV PDI Perjuangan pada 29 September 2023 lalu juga mengangkat tema “Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat”.
“Soal pangan menjadi krusial saat ini di tengah dampak El Nino yang menyebabkan kekeringan panjang dan harga pangan naik,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa 10 Oktober 2023.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut Indonesia yang memiliki dua musim cocok jika mengembangkan pertanian sebagai sektor andalan. Pasalnya banyak negara maju yang juga menggarap sektor pangan secara serius.
Ia menambahkan, Provinsi Jawa Tengah selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Produksi padi Jawa Tengah menempati posisi nomor 2 setelah Jawa Timur dan bisa menopang kebutuhan provinsi lain. Karena itu ia mendorong ketersediaan lahan pertanian yang cukup. Caranya dengan menekan alih fungsi lahan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan mempertahankan kawasan sawah lestari.
Upaya lain yang perlu dilakukan adalah dengan mengelola pengairan agar sawah-sawah milik petani tak kekurangan air. Menurut Sumanto, upaya tersebut sebenarnya sudah dilakukan melalui pembangunan waduk dan embung. Tujuannya agar air hujan tidak langsung terserap ke tanah, namun bisa ditampung dan disalurkan ke persawahan saat musim kemarau.
“Pemerintah pusat terus membangun waduk-waduk besar di seluruh Indonesia. Langkah ini perlu diikuti pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan membangun embung-embung skala kecil di daerah masing-masing,” kata legislator asal Kabupaten Karanganyar ini.
Menurut Sumanto, di Jawa Tengah saat ini ada 38 waduk dan 1.135 embung. Jumlah tersebut masih sangat kurang untuk menopang lahan pertanian mengingat wilayah Jawa Tengah terdiri dari 8.563 desa/kelurahan.
“Idealnya minimal di satu desa ada dua atau tiga embung. Sehingga saat musim kemarau para petani tetap bisa bertani. Saat musim kemarau ini produksi padi bisa lebih bagus karena suplai sinar matahari cukup, asalkan pengairannya memadai,” tandas Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng ini.
Sumanto mengatakan, selain ketersediaan lahan dan pengairan, problem lain yang perlu dituntaskan adalah pendapatan petani yang relatif kecil. Terlebih saat panen raya harga beras biasanya justru turun.
Karenanya ia mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani dengan menyesuaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP). Tujuannya agar pendapatan petani meningkat dan bisa setara dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Pria yang akrab disapa Pakdhe Manto ini menyebut di Jawa Tengah ada sekitar 3 juta petani yang memiliki luas lahan rata-rata 1.500 – 2.000 meter persegi. Para petani gurem ini penghasilannya relatif minim namun tetap memilih bertani karena tak memiliki pilihan lain.
“Mereka bertani karena tak hanya memikirkan hasilnya tapi juga karena kultur. Meski penghasilannya mepet, mereka tetap bertani karena bisa memiliki kerja sampingan seperti beternak dan menanam sayuran,” paparnya.
Penghasilan yang relatif minim tersebut juga membuat banyak anak muda enggan bertani. Mereka lebih memilih bekerja di pabrik karena tak membutuhkan modal namun bisa mendapatkan upah setara UMK.
Sumanto mengatakan, pemerintah juga bisa mendorong pengembangan teknologi pertanian seperti mina padi. Yaitu menggabungkan budidaya padi dan ikan pada persawahan. Dengan cara ini, petani bisa mendapatkan banyak manfaat, yaitu panen padi dan panen ikan sekaligus.
“Mina padi ini juga mendorong pertanian organik karena kalau pakai pupuk kimia ikannya akan mati. Pendapatan mereka akan meningkat, setelah 3 bulan panen padi dan ikan bersamaan,” ujarnya.
Upaya penerapan teknologi pertanian juga bisa didorong melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jateng dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jateng. Sumanto menambahkan, dalam proses bertani, 60 persen keberhasilan ada pada bibit. DPRD Jawa Tengah, lanjutnya juga terus berupaya meningkatkan sektor pertanian dengan mengesahkan Perda yang berpihak pada petani. Yaitu Perda No 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM. Selain itu Perda No 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. (adv)
Berita Terbaru:
- Ketua Umum KONI Jateng Serahkan SK Gubernur Jateng untuk Tuan Rumah Porprov Jateng 2026
- Terbagi 8 Kloter, Inilah Jadwal Terbang Calon Haji Kota Semarang
- Investasi di Jateng Terus Tumbuh, Pengangguran Terbuka Menurun
- Dua Mahasiswa USM Ikuti Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah 2024
- Fajri-Meylisa Juara 2 USM Open 2024
