SEMARANG – DPRD Kota Semarang akan menganggarkan pengadaan air bersih pada APBD perubahan 2023. Hal itu menyusul anggaran pengadaan air bersih pada APBD murni 2023 sudah seluruhnya terserap. Di sisi lain, permintaan bantuan air bersih di musim kemarau ini masih terus ada.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman meminta BPBD memetakan wilayah yang mengalami kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih. Pemetaan perlu dilakukan hingga tingkat RW untuk mengetahui secara detail kebutuhan air yang diperlukan.
“Saya minta untuk dipetakan berapa kecamatan yang rawan kekeringan, nanti dari kecamatan ada berapa kelurahan lalu ada berapa RW dan jumlah jiwa serta KK berapa jadi kebutuhan airnya berapa, sehingga tahu berapa banyak kebutuhannya,” papar Pilus, pada Jum’at (29/9/2023).
Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya menggantungkan bantuan air bersih dari pihak ketiga atau corporate social responsibility (CSR). Maka, pihaknya mendorong agar bisa dianggarkan pada APBD perubahan.
Di sisi lain, program CSR air bersih juga bisa tetap berjalan untuk mememuhi kebutuhan. Pasalnya, air bersih menjadi kebutuhan yang krusial.
“Anggaran dari BPBD sudah habis dan apakah kalau sudah habis kita hanya menggantungkan dari CSR saja? Kan tidak,” ujarnya.
Pilus menilai, anggaran pengadaan air bersih tidak begitu besar. Diperkirakan, anggaran yang diperlukan sekitar Rp 50 juta – Rp 75 juta. Anggaran itu bisa diberikan ke PDAM untuk mengatasi kekeringan.
Pemerintah, kata dia, tidak perlu khawatir anggaran itu tidak terserap. Sebab, air bersih tetap dibutuhkan, meskipun dimungkinkan akhir tahun sudah memasuki musim penghujan.
Menurutnya, air bersih tidak hanya untuk mengatasi kekeringan saja, melainkan juga dibutuhkan saat musim penghujan.
“Saat musim hujan juga butuh air bersih. Kalau banjir itu kan air bersih sangat dibutuhkan, sehingga menganggarkan air bersih itu pasti akan terpakai, jangan sampai nanti BPBD kepontal-pontal (tergesa-gesa),” jelasnya. (Adv)
