Jakarta (Sigijateng.id) – Pemerintah mencatat ada sebanyak 30 proyek infrastruktur yang telah dituntaskan melalui skema kerja sama pembangunan yang melibatkan swasta atau Public Private Partnership (PPP).
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan, pemerintah akan terus mendorong alternatif pendanaan menggunakan skema kerja sama pembangunan yang melibatkan swasta.
“Sepanjang 4-5 tahun, so far sudah 29-30 proyek infrastruktur dituntaskan melalui program skema PPP,” kata Lucky di Jakarta, Jumat (8/7/2022).
Lucky mengatakan, APBN memiliki keterbatasan untuk mendanai pembiayaan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan BUMN dan swasta untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.
Adapun, dalam RPJMN Nasional tahun 2020-2024, total kebutuhan pendanaan infrastruktur mencapai Rp 6.445 triliun dan APBN hanya mampu menyediakan Rp 2.706 triliun atau 42% dari total kebutuhan pendanaan dan sisanya berasal dari BUMN serta swasta.
“Jangan lupa pembiayaan penting, kita mau bikin perencanaan proyek apapun, kalau ngak ada duitnya tentu ngak bisa jalan. Jadi dua sisi mata uang harus dikelola bersama, yaitu resilience infrastruktur dan green infrastruktur. Unfortunately, saya saat ini selalu berimplikasi pada biaya yang lebih besar,” tegasnya.
Swasta akan masuk dalam suatu proyek, menurut dia, apabila menguntungkan. Di sisi lain pembangunan masuk dalam investasi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah harus mengelola risiko agar investor bersedia masuk dalam berbagai proyek pembangunan.
Terkait penerbitan surat utang, kata Luky, investor akan melihat aspek kepercayaan, kredibilitas, reputasi dan bagaimana pemerintah mengelola ekonomi mulai dari sektor riil, moneter, fiskal dan eksternal.
“Jika bicara proyek per proyek. Mereka (investor) selalu melihat aspek risiko negara, jika bicara investor dari luar negeri, makanya itu (keamanan) politik penting, prospek ekonomi penting supaya mereka tertarik untuk berinvestasi. Jika itu terjaga, risiko dapat diturunkan lalu bicara proyek per proyeknya,” tegasnya. (Red)
Baca Berita Lainnya
- Dosen Teknik Elektro USM Melaksanakan Kegiatan PKM pada Siswa SMK Walisongo Semarang
- Optimalisasi Penggunaan Media Promosi Yang Efektif Untuk Menjaring Siswa Bersekolah di Kuncup Melati Semarang
- Dinas Pendidikan Jateng Larang Study Tour, DPRD Jateng: Sekarang Terapkan Kurikulum Merdeka, Kebijakan Itu Perlu Ditinjau Ulang
- Hadirkan Produk Unik dan Eye Catching Stand Dekranasda Jateng Diserbu Pembeli
- KONI Kota Semarang Gelar Raker, Mbak Ita Minta Pertahankan Juara Porprov 2026
 – Pemerintah mencatat ada sebanyak 30 proyek infrastruktur yang telah dituntaskan melalui skema kerja sama pembangunan yang melibatkan swasta atau Public Private Partnership (PPP).){kind=link}