Jakarta (Sigi Jateng) – Dukung percepatan penurunan angka stunting di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti Ristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) melakukan kerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Senin (7/2/2021).
Plt Dirjen Dikti Ristek Nizam mengatakan, kerja sama ini merupakan upaya tindak lanjut dari Peraturan Presiden 72/2001 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting. Sesuai dengan ketetapan yang disesuaikan oleh World Health Assembly pada tahun 2025, target penurunan stunting diharapkan dapat mencapai 40% pada angka balita yang mengidap stunting.
“Menyadari bahwa angka stunting di Indonesia masih sangat tinggi. Permasalahan stunting di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dan gotong royong dari berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini, tak terkecuali perguruan tinggi,” kata Nizam dalam keterangan pers tertulis, Selasa (8/2/2022).
Nizam menuturkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan stunting karena terdapat banyak intelektual dan pakar dari berbagai bidang ilmu yang dapat berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Hal ini merupakan kekuatan tersendiri yang dimiliki oleh perguruan tinggi.
“Stunting tidak hanya masalah gizi, tapi juga masalah air bersih, masalah akses pada bahan pangan yang berkualitas, pengelolaan keluarga, pernikahan dini, dan sebagainya. Jadi, aspeknya sangat luas dan sangat membutuhkan pendekatan multidimensional atau lintas disiplin dari para pakar maupun juga melalui kegiatan mahasiswa di dalam tridarma perguruan tinggi,” ungkap Nizam.
Sementara itu, Plt Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani, setidaknya sudah terdapat 321 perguruan tinggi yang turut melakukan kerja sama dengan perwakilan BKKBN tingkat provinsi.
Dwi mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam percepatan penurunan stunting. Dikatakannya, melalui tri dharma perguruan tinggi diharapkan perguruan tinggi dapat berpartisipasi aktif dalam penurunan angka stunting di tingkat provinsi dan kabupaten.
“Dengan banyaknya jumlah perguruan tinggi yang terlibat, nantinya juga akan dilibatkan dalam program matching fund Kedai Reka,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (jokowi) menargetkan angka stunting tahun ini dapat menurun 3% serta mencapai target angka stunting menurun hingga angka 14% pada 2024 mendatang.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, untuk mencapai target itu, pemerintah telah menetapkan 12 provinsi prioritas untuk menjalankan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting Indonesia (RAN PASTI) 3% tahun ini.
Ke 12 provinsi prioritas terdiri dari 7 provinsi dengan prevalensi jumlah balita stunting tertinggi yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) 37,8%, Sulawesi Barat 33,8%, Aceh, 33,2%, Nusa Tenggara Barat (NTB) 31,4%, Sulawesi Tenggara 30,0%, Kalimantan Barat 29,8% dan Sulawesi Tengah 29,7%.
Lalu ditambah 5 provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Utara. Pasalnya, 51,2% balita stunting tinggal di daerah tersebut. (Dye)
Baca Berita Lainnya’
- Setelah PAN, Yoyok Sukawi Terima Surat Rekomendasi Pilwalkot dari PKB
- Mahasiswa KKL Magister Hukum USM Diterima Atase Pendidikan Kedubes Malaysia
- Yoyok Sukawi Dapat Rekomendasi dari PAN untuk Pilwalkot Semarang
- KIT Batang Resmi Beroperasi, Sudah Ada 18 Perusahaan dengan Nilai Investasi 14 Triliun
- Cerita Bahlil Mengenang Awal Mula Akan Bangun Kawasan Industri Raksasa di Batang, Tanpa Master Plan Cuma Modal Berani Saja!
 – Dukung percepatan penurunan angka stunting di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti Ristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) melakukan kerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Senin (7/2/2021).){kind=link}