SIGIJATENG.ID, Semarang – Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Yudhi Sancoyo mengatakan realisasi dari program kartu tani yang dicanangkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang belum maksimal. Pemprov belum menjalankan program kartu tani dengan sunguh-sungguh, sehingga maksud dan tujuan dari adanya kartu tani belum terwujud.
“Banyak petani yang belum miliki kartu tani. Ini sampal saja, missal di Kecamatan Bae Kudus dari 2.800 petani baru 17 petani yang memiliki kartu tani. Misal di Kecamatan Undaan Kudus, terdata 7.000 petani belum satu orangpun yang menerima kartu petani. Ini belum ditempat lain. Kalau di Blora, sepertinya sudah 76 % persen petani yang mengantongi kartu petani,” kata Yudhi, Kamis (28/3/2019).
Hal ini disampaikan dalam acara Dialog Interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Komisi DPRD Jateng Jawa Tengah melalui Media Massa yang dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD Jateng di lantai IV Gedung Berlian Jalan Pahlawan. Selain dia, hadir sebagai pembicara yakni Moh Zen Adv anngota Komisi E dan Samsul Bahri, anggota Komisi A. Adapun moderotornya adalah Dr Suparman SH, MHum.
Dikatakan Yudhi, persoalan kartu petani juga melebar. Karena, belum semua pemilik kartu petani bisa menggunakan kartu tani tersebut. Bisa jadi, banyak kartu tani belum digunakan karena belum bisa menggunakannya. Hal ini terjadi karena sosialiasinya minim.
“Petugas utama untuk melakukan sosialiasi ini para penyuluh pertanian. Kenyataanya penyuluh juga malah banyak yang kurang paham. Kami menyaksikan sendiri, seorang penyuluh juga bingung saat menerangkan di depan kami,” kata mantan Bupati Blora ini.
Yudhi berharap pemerintah konsisten dalam program-program yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Tanpa konsistensi, maka sulit untuk bisa membuat petani lebih sejahtera.
Sementara, Samsul Bahri dari Komisi A DPRD Jateng mengatakan, sampai ini masih banyak KPU di kota /kabupaten Jateng belum menerima kartu surat suara Pemilu 2019 secara penuh, alias belum 100 persen. Sementara, Pemilu serentak tinggal tiga minggu.
“Kami sudah melakukan koordinasi dan visitasi ke KPU- KPU se Jateng. Ternyata kondisinya seperti ini, belum semua kartu surat suara datang. Selain itu, ternyata bilik suara yang ada juga rawan rusak,” terangnya.
Dia menambahkan, KPU Jateng menargetkan partisipasi warga dalam pemilu 2019 ini adalah 77,5 persen. Dengan kondisi saat ini, dimana masih banyak masyarakat yang sudah paham tentang tata cara pelaksaan coblosan, maka berpotensi tidak terwujud. Banyaknya kartu surat suara yang harus dibawa ke bilik suara dengan ukuran yang lebar, berpotensi terjadinya banyak suara tidak sah karena kartu surat suara rusak.
“Lebar kertas surat suara DPR dan DPRD itu 51 cm x 81 cm, dimana lipatannya bisa mencapai lima atau enam lipatan. Sementara bilik suara sempit. Kalau tidak tahu maka surat suara akan langsung dicoblos sebelum terbuka sempurna. Akibatnya ada lebih dari satu lubang pada surat suara itu. Ini kan tidak sah,” kata politisi Partai Golkar ini.
Keluhan lain dari masyarakat, kata dia, sosialias calon anggota DPD minim. Tidak banyak calon anggota DPD yang melakukan sosialiasi sampai bawah, sehingga warga banyak yang tidak kenal calon-calonnya.
“Keluhan warga seperti ini. Ini karena bisa jadi jangkauan mereka yang sangat luas, yakni satu provinsi,” katanya.
Sementar Moh Zen, anggota Komisi E DPRD Jateng mengatakan, rencana Pemprov Jateng menggunakan system zonasi saat PPDB 2019 nanti harus benar-benar direaliasikan. SKTM tidak jadi syarat utama calon siswa mendaftar sekolah, karena pengalaman tahun 2018 kemarin justru banyak menimbukan kekacauan. (Aris)
