95 PKL Banjirkanal Timur Ngeyel Belum Mau Pindah, Inilah Alasan Mereka

PKL di Banjirkanal Timur yang belum mau pidah, hingga Senin (18/3/2019) masih 95 PKL

SIGIJATENG.ID, Semarang – Proses relokasi pedagang untuk proyek normalisasi Banjirkanal Timur (BKT) meyisakan 95 PKL. Jumlah tersebut terbagi di dua kelurahan yakni 36 pedagang di Bugangan serta 59 pedagang di Rejosari Blok VII dan VIII.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto mengatakan, pihaknya telah meminta pedagang untuk pindah seperti kelurahan lainnya. Namun PKL yang berada di dua lokasi tersebut menolak dan ngeyel.

“PKL Rejosari dari Blok I hingga VI dan sebagian PKL Bugangan telah bersedia pindah. Namun, PKL yang tersisa ini selalu menuntut hal-hal yang baru karena tidak mau dipindah. Mereka sepertinya memang tidak ada itikad baik untuk direlokasi,” ujarnya, Senin (18/3/2019).

Fajar menerangkan, salah satu permintaan para pedsgang tersebut adalah meminta adanya kios pengganti dari Pemkot. Padahal, lanjut Fajar, PKL yang sudah direlokasi membangun secara swadaya di lahan sewa milik Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT).

“Kami tentu saja menolaknya, apalagi ini baru relokasi sementara. Rencananya, mereka yang menempati Lahan Sewa milik MAJT tersebut akan kembali direlokasi pada 2021. Tempatnya ada di daerah Sawah Besar,” imbuhnya.

Terkait rencana PKL untuk menemui langsung Wali Kota Hendrar Prihadi, dirinya mempersilahkan PKL dua kelurahan untuk beraudiensi dengan Wai Kota. Mereka diberi batasan waktu hingga 10 hari, karena ingin mendapatkan putusan langsung dari Wali Kota.

“Setelah itu, pembongkaran kios tetap akan dilaksanakan. Untuk membantu kelancaran pekerjaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana dalam menormalisasi Banjirkanal Timur,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban PKL Bina Warga Bugangan, Sulaiman menerangkan bahwa pedagang kecewa dengan Dinas Perdagangan terkait kios pengganti di MAJT.

Diamana Dinas Perdagangan menjanjikan pembangunan kios pengganti yang tinggal mengangsur dan menempati. Namun pada 2018, pernyataan tersebut dirubah dan menyatakan mereka tidak memiliki anggaran untuk membangunkan kios. “Ini membuktikan bahwa yang disampaikan dinas tersebut tidak konsisten. Kami akan menggelar rapat dulu dengan pengurus lainnya untuk melakukan perundingan, sebelum menemui Wali Kota. Kemungkinan rencana untuk bertemunya pecan ini,” tukasnya. (dian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here