Pekalongan (sigijateng.id) – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin yakin akan membuat kaget Jawa Tengah pada 14 Februari 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat berorasi di acara Konsolidasi jaringan dan Sumber Daya TPES -50 KIB SE Pekalongan Raya, di gedung Amanjiba, Kota Pekalongan, Selasa (30/1/2024).
“Senang sekali saya bisa hadir di Pekalongan, dan semangat para relawan terutama KIB (Kuning Ijo dan Baru) untuk bareng bareng memenangkan di Jawa Tengah. Insyallah di Jawa Tengah akan mengagetkan hasil pemilu 14 Februari yang akan datang,” kata dia.
Cak Imin menyatakan, saat ini banyak kalangan ingin perubahan yang nyata. “Yang jelas kita ingin perubahan ini bener bener nyata. Kita tidak ingin melanjutkan kegagalan demi kegagalan,” ujarnya.
Dia juga menanggapi singkat pernyataan Fahri Hamzah. Ada tayangan menampilkan Fahri Hamzah bilang kalau Anis dan Cak Imin kalau kalah pilpres masuk penjara? “(tertawa) Orang mimpi dia,” ucapnya.
Dalam pantauan, acara relawan KIB tersebut dihadiri setidaknya ribuan orang. Tiap relawan mengenakan rompi kuning bertuliskan AMIN.
Pada kesempatan itu juga, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyinggung mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Cak Imin menyebut, kini KKN tersebar di mana-mana dan sudah merajalela. Bahkan, peran orang dalam (ordal) juga erat kaitannya dengan praktik KKN ini.
Cak Imin lantas mengungkit ihwal hubungan keluarga yang diduga mengarah pada hubungan antara cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka dengan hakim konstitusi Anwar Usman.
“KKN di mana-mana, betul? Ordal, kalau mau maju harus punya orang dalam, kalau enggak punya orang dalam, minimal punya paman.”
“Kalau paman itu ordal, ordal dal dal dal,” ujarnya.
Cak Imin menegaskan, praktik KKN tersebut harus diberantas, supaya sejalan lurus dengan cita-cita reformasi dan demokrasi.
Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Semua masyarakat harus sama di depan hukum dan pemerintah. “Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan,” pungkasnya. (Red)
