Semarang (sigijateng.id) – Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Aminuddin mengakui bahwa ada beberapa pejabat yang dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Panggilan itu dalam rangka klarifikasi terkait beberapa kegiatan tahun anggaran 2023.
“Yang saya pahami sih dalam rangka minta konfirmasi tentang beberapa kegiatan di Pemkot Semarang tahun anggaran 2023. Jadi intinya hasil pemanggilan kemarin hanya menyampaikan, menanyakan tentang beberapa hal keterkaitan pelaksanaan tahun 2023,” katanya kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).
Ada beberapa nama di organisasi pemerintahan daerah (OPD) yang turut terpanggil termasuk dirinya. Iswar mengaku dipanggil karena kapasitasnya sebagai tim anggaran daerah.
“Selebihnya ada di OPD masing-masing tentang kegiatan tersebut. Kalau saya hanya sebatas kapasitas sebagai tim anggaran daerah, bagaimana mengalokasikan anggaran itu dan sebagainya,” ujarnya.
Iswar mengaku sudah menyampaikan apa yang dirinya ketahui kepada KPK. Selain itu, menurutnya para pejabat OPD yang lebih paham terkait kegiatan tersebut.
“Masalah detailnya mungkin teman-teman OPD yang lebih memahami pertanyaan-pertanyaan pemanggilan mereka ke KPK,” lanjutnya.
Sebelumnya, sejumlah pejabat Pemkot Semarang diketahui menghadiri panggilan KPK pada Kamis (1/2) pagi. KPK meminjam ruangan di Kantor BPKP Semarang untuk bertemu para terpanggil.
“Yang kami tahu KPK hanya pinjam ruangan untuk materi dan substansi serta siapa yang dipanggil kami tidak tahu,” kata Humas BPKP Jateng, Joko Mulyanto saat dimintai konfirmasi, Kamis (1/2).
Salah satunya adalah Sekretaris Damkar Kota Semarang, Ade Bhakti mendatangi kantor BPKP Jateng, Semarang. Dia mengisi buku tamu ingin bertemu KPK dengan keperluan konfirmasi.
Dalam buku tamu tersebut, terlihat ada empat orang lainnya yang menuliskan hal yang sama. Mereka masing-masing dari Distaru, Kecamatan Ngaliyan, dan dari Bapenda dua orang. (Red)
