SEMARANG (sigijateng.id) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mengembangkan program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) sebagai upaya untuk semakin meningkatkan akses keuangan masyarakat dan perekonomian daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Sumarjono, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) se-Jawa Tengah tahun 2024 bertempat di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Senin (13/4/2024).
“Di tahun 2024, TPAKD Jawa Tengah memiliki program unggulan yaitu Penguatan Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) melalui Pemilihan Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta program unggulan lainnya yaitu skema pengembangan sektor pertanian untuk meningkatkan perekonomian Jawa Tengah,” kata Sumarjono.
Sumarjono menambahkan, untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi akan dilaksanakan pemilihan insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan di seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah sebagai penguatan PIKD yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya. Sampai dengan Mei 2024 PIKD telah dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Temanggung, seluruh Kabupaten Kota di Jawa Tengah berkomitmen melaksanakan PIKD di tahun 2024.
“Harapannya insan Perintis yang terpilih dapat menjadi duta sebagai penerus informasi pelaksanaan edukasi dalam rangka peningkatan literasi, inklusi dan digitalisasi keuangan kepada masyarakat di daerahnya,” kata Sumarjono.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Koordinator TPAKD Provinsi Jawa Tengah, Soemarno menyampaikan, kegiatan Rakorda ini bertujuan untuk mendorong ketersedian akses keuangan yang seluas luasnya kepada masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah, menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, serta mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif di sektor prioritas salah satunya sektor pertanian, perternakan dan perikanan.
“Selain itu, yang terpenting, kita harus melakukan perubahan mindset bahwa TPAKD adalah tanggung jawab semua pihak, baik OJK, Pemerintah Daerah dan Industri Jasa Keuangan,” kata Soemarno.
Rapat turut dihadiri perwakilan dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perekonomian dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta perwakilan asosiasi dan pimpinan Industri Jasa Keuangan di Jawa Tengah.
Dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan talkshow dengan tema Penguatan Perekonomian Daerah melalui Program Unggulan TPAKD di Jawa Tengah dengan narasumber Direktur Operasional TP Asuransi Jasindo, Direktur Kepesertaan BP Tapera, Ketua Kelompok Substansi Hukum dan Humas BPPSDMP Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan dari praktisi pertanian Slamet Wuryadi yang selaras dengan salah satu program unggulan TPAKD Jawa Tengah yaitu pengembangan sektor ekonomi pertanian.
Ke depan, OJK akan terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah maupun berbagai pemangku kepentingan melalui TPAKD untuk dapat menghadirkan berbagai program unggulan dan berkelanjutan untuk mendorong kemajuan sektor pertanian yang memiliki prospek dalam mendukung peningkatan perekonomian di Jawa Tengah. (aris)
Baca Berita Lainnya
- Galaxy Z Flip6 Bikin Vidi Aldiano, Pevita dan Anya Langsung Terpikat, Inilah Fitur-fiturnya
- Setelah PAN, Yoyok Sukawi Terima Surat Rekomendasi Pilwalkot dari PKB
- Mahasiswa KKL Magister Hukum USM Diterima Atase Pendidikan Kedubes Malaysia
- Yoyok Sukawi Dapat Rekomendasi dari PAN untuk Pilwalkot Semarang
- KIT Batang Resmi Beroperasi, Sudah Ada 18 Perusahaan dengan Nilai Investasi 14 Triliun
 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mengembangkan program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) sebagai upaya untuk semakin meningkatkan akses keuangan masyarakat dan perekonomian daerah.){kind=link}