Menkop UKM Teten Masduki Sebut Medsos Tak Boleh Bersatu dengan E-Commerce, Ini Alasannya

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki di acara #FlexingLokal bareng Google dan YouTube di Lokananta, Kota Solo, Sabtu (12/8/2023). Foto: dok. Kemenkop UKM

Solo (sigijateng.id) – Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menegaskan pemerintah Indonesia tidak anti terhadap produk luar. Namun, pemerintah Indonesia ingin memperkuat industri dalam negeri.

Teten mengatakan, 97 persen lapangan kerja di Indonesia dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Ini sudah dibicarakan Pak Presiden Minggu lalu, kita tidak boleh terlambat mengatur ekonomi digital, karena sudah dimulai. E commerce lokal juga sudah mati, bukan hanya UMKM-nya. Kalau UMKM mati ini bahaya, karena 97 lapangan kerja dari UMKM, bisa rusuh,” kata Teten dalam acara #FlexingLokal bareng Google dan YouTube di Lokananta Solo, Sabtu (12/8/2023).

Menurut Teten, media sosial seharusnya tidak boleh bersatu dengan e commerce. Berikut ini alasannya.

“Ada 4 hal, jadi medsos tidak boleh bersatu dengan e-commerce karena berbahaya. Karena perbincangan di sosial media yang nge-drive orang membeli produk, membeli di e-commerce, kalau disatukan itu bahaya, itu yang akan diatur,”

“Kedua, platform digital tidak boleh jualan produk sendiri atau afiliasi produk sendiri. Nggak boleh,” sambungnya.

Ketiga, soal ritel online dari luar negeri tidak bisa berjualan langsung lewat cross border e-commerce. Teten menegaskan itu bukan berarti pemerintah anti dengan produk impor.

“Karena UMKM yang dibina Mas Gibran, Mas Ganjar, pelaku UMKM kan harus ngurus dulu ke BPOM, halal, SNI. Nah dari luar langsung lewat cross border e-commerce jualan di sini tanpa ngurus itu,” jelas Teten.

“Kita tidak anti impor karena sudah perdagangan bebas, tapi masuk dulu lewat impor biasa baru di online. Kalau langsung kita kalah,” lanjutnya.

Keempat, pemerintah mengatur jangan sampai ada predatory pricing atau dumping, sehingga pemerintah membatasi penjualan harga termurah 100 dolar AS.

“Jangan sampai ada praktek dumping atau predatory pricing, menjual barang semurah-murahnya sehingga usai UMKM habis lumpuh baru naikin harganya. Kita akan patok, kita usulan US 100 dolar. Pak Presiden ngasih arahan, kalau bisa bikin produk dalam negeri nggak usah impor,” jelasnya.

Untuk memperkuat produk lokal, pihaknya juga melibatkan Google dan YouTube untuk menyetop baju bekas impor.

“Kami perangi yang jualan lewat online. Saya minta Google jangan mewadahi. Saya juga ingin ajak Google kerja lebih konkrit, yakni mengerjakan SNI digital pada program Smesco agar kita punya ekosistem digital yang permanen,” kata Teten. (Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini