Kendal (sigijateng.id) – Perkembangan dunia informasi dan teknologi tidak lepas dari jaringan internet. Tidak bisa dipungkiri masih banyak daerah yang blankspot atau tidak memiliki akses ineternet. Hal tersebut mempengaruhi banyak hal, tak terkecuali di bidang pendidikan.
“Pendidikan adalah sesuatu yang sangat mendasar. Sehingga harus bisa mengimbangi perkembangan informasi dan teknologi saat ini,” ujar anggota komisi X DPR RI Dr. H. A. Mujib Rohmat, M.H dalam acara Seminar Pendidikan yang digelar KNPI Kendal di Sukorejo, Senin (26/12).
Menurutnya, Negara wajib menciptakan dan memberikan kecerdasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Diantaranya pemerintah wajib menyediakan sarana pendidikan. “Untuk itu, mau tidak mau pemerintah juga harus menyediakan anggaran yang memadai,” tutur Mujib.
Anggota dewan Komisi X yang membidangi Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif ini mengatakan jika Amandamen UUD 45 disebutkan bahwa anggaran pendidikan dibiayai oleh pemerintah.
“Minimal 20 persen dari APBN untuk pendidikan nasional. Melalui anggaran yang memadai tersebut, maka bisa mewadai layanan pendidikan di seluruh Indonesia,” ucap Alumni S3 Doktor Ilmu Hukum, Univ. Islam Sultan Agung tahun 2018 ini.
Mujib mengungkapkan, sejak tahun 2014 hingga kini telah menyalurkan aspirasinya melalui program beasiswa. Ada sebanyak 14 ribu dari total 45 ribu beasiswa sudah tersalurkan. Untuk daerah Kendal, Kota/Kab Semarang, Ungaran dan Kota Salatiga.
“Semua saya salurkan sesuai kebutuhan. Untuk SD di Kendal ada 8 ribu, kemudian masing-masing untuk Kota dan Kabupaten Semarang ada 3 ribu sedangkan untuk di Ungaran dan Salatiga 2 ribuan beasiswa,” bebernya.
Meski demikian, lanjut Mujib, masih ada masyarakat yang kurang mampu. Wajib bagi pemerintah di tahun ini menyediakan 17 juta bagi rakyat Indonesia. Mulai tingkat SD hingga SMK. Ibtidaiyah hingga Aliyah serta perguruan tinggi umum.
Anggota komisi X DPR RI Dr. H. A. Mujib Rohmat, M.H bersama wakil ketua Komisi A DPRD Kendal Bagus Bimo Alit farksi Golkar saat menjadi narasumber pada Seminar Pendidikan yang digelar KNPI Kendal di Sukorejo, Senin (26/12). Foto : vian/sigijateng.id
“Pendidikan di Kendal masih rendah hanya sekitar 7 5 persen. Jika dirata-rata kebanyakan masyarakat hanya lulusan SMP. Ini harus mendpat perhatian dari komite pendidikan. Untuk itu, pendataan Disdukcapil dengan Disdikbud harus sinkron dan balance,” jelasnya.
Sementara itu, wakil ketua Komisi A DPRD Kendal Bagus Bimo Alit dari fraksi Golkar mengatakan peran pemuda sangat penting dalam mendukung pendidikan daerah. Bimo juga menyebut anggaran pendidikan di Kendal untuk tahun 2023 ini sangat besar.
“Ini menjadi komitmen kami, dan sudah dianggarkan senilai 750 milliar dari 2,3 trilliun APBD untuk anggaran pendidikan. Anggaran tersebut sangat besar dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini sudah kita sepakati bersama,” kata Bimo.
Menurutnya, anggaran yang sudah disepakati bersama tersebut pemerintah daerah untuk segera merealisasikan untuk memberikan pendidikan di Kendal lebih maju. Baik dari segi sarana dan prasarana maupun inovasi pendidikan serta kesejahteraan bagi tenaga pendidiknya,” tutur pria yang hobi berolahraga sepeda motor trail ini.
Di kesempatan yang sama, ketua komisi pendidikan DPD KNPI Kendal, Syaiful Hadi mengatakan kebangkitan pendidikan butuh peran dari semua pihak untuk terwujudnya pendidikan di Kendal lebih maju seiring dengan perkembangan informasi teknologi saat ini.
“Pemuda berperan penting bagi pendidikan di Kendal. KNPI akan terjun langsung sesuai divisinya masing-masing. Orientasi kita yakni membangun potensi daerah dan membina adik-adik menjadi entrepreneurship,” kata Syaiful.
“Melalui pesantrenpeneur para santri bisa membiayai pendidikan melalui usaha sendiri bahkan hingga perguruan tinggi,” imbuhnya. (Red)
