BLORA (Sigi Jateng) – Rencananya pengumuman hasil tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diumumkan besok Jumat, (24/9/2021).
Namun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Blora menyebut sebagian besar peserta ujian tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (P3K) tidak lolos Passing Grade (PG). Tingginya PG menjadi penyebab gagalnya peserta lulus ujian. Ketua PGRI Blora, Sintong Joko Kusworo mengatakan banyak mendapat aduan terkait pelaksanaan tes tersebut.
“Aduan pertama passing grade terlalu tinggi, termasuk guru kelas terlalu tinggi. Sehingga banyak yang kedederan. Yang kedua, soal yang dikerjakan kemarin itu jauh dari yang diujicobakan, artinya apa, itu kisi kisi tidak pas dengan yang diujicobakan. Hasilnya (PG) dibawah ambang batas,” kata Sintong, Kamis (23/9/2021).
Sintong mengaku selain permasalahan tersebut, banyak peserta yang mengeluh tidak munculnya lokasi dan jadwal pelaksanaan tes. Padahal mereka sebelumnya sudah bisa nyetak kartu tes.
“Ada masukan juga, ini yang banyak. Kartu ujian muncul, setelah muncul namun jadwal tidak muncul. Di daerah lain juga banyak kondisi seperti ini. Ini menimbulkan kecarut marutan seleksi penerimaan PPPK,” ungkapnya. Dengan banyaknya permasalahan yang muncul, Sintong menilai pelaksanaan tes PPPK dirasa tidak adil bagi guru honorer jika harus menerapkan PG. Padahal mereka sudah terbukti memiliki andil besar dalam mencerdaskan anak bangsa.
“Mereka sudah mencerdaskan anak bangsa faktanya kan itu. Hanya ujian seperti ini akhirnya gagal. Inikan lucu,” ucapnya.
Sintong berharap agar pemerintah lebih bijak dalam membuat aturan bagi guru honorer. Dirinya pun tidak yakin walaupun PG diturunkan bisa menyelesaikan masalah.
“Kalau saya PG diturunkan, kalau gak diturunkan bisa menaikkan afirmasinya. Tapi paling efektif diturunkan saja, tapi apakah itu nanti jadi solusi, karena mereka rata-rata dibawah PG,” katanya.
Lebih lanjut Sintong mengungkapkan, Jumlah peserta tes PPPK tahun ini juga tidak sesuai target kebutuhan pemerintah. Sehingga mestinya ada kebijaksanaan terhadap peserta.
“Kebutuhan dari Kementrian kemarin itu satu juta. Tapi kenyataan yang daftar hanya separuhnya. Kalau butuhnya sejuta yang daftar lima ratus artinya itu kalau gak ditest pakai PG kan gak masalah. Karena kita bicara tingkat kebutuhan, mereka juga teruji mencerdaskan anak bangsa, hanya ujian teori saja mereka gagal, maka saya usul Sudahlan GTT Honorer diberikan kebijaksanaan walaupun tidak harus melanggar aturan yang ada,” jelasnya.(Agung)
Baca Berita Lainnya
- Setelah PAN, Yoyok Sukawi Terima Surat Rekomendasi Pilwalkot dari PKB
- Mahasiswa KKL Magister Hukum USM Diterima Atase Pendidikan Kedubes Malaysia
- Yoyok Sukawi Dapat Rekomendasi dari PAN untuk Pilwalkot Semarang
- KIT Batang Resmi Beroperasi, Sudah Ada 18 Perusahaan dengan Nilai Investasi 14 Triliun
- Cerita Bahlil Mengenang Awal Mula Akan Bangun Kawasan Industri Raksasa di Batang, Tanpa Master Plan Cuma Modal Berani Saja!
 - Rencananya pengumuman hasil tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diumumkan besok Jumat, (24/9/2021).){kind=link}