PATI (Sigi Jateng) – Bertempat di Pendopo Kabupaten Pati, Bupati Haryanto mengukuhkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Selasa (20/4/2021).
Pengukuhan TP2DD tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Pati Saiful Arifin beserta perwakilan Bank Indonesia dan segenap stakeholder secara terbatas. Serta para OPD yang mengikuti secara virtual.
Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah Andry Prasmuko menyampaikan rasa terima kasihnya dan merespon baik pengukuhan TP2DD Kabupaten Pati tersebut.
Menurutnya, terdapat 17 kabupaten/kota yang telah melaksanakan pengukuhan ini, termasuk Pati.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan digitalisasi di lingkungan Pemkab Pati semakin baik. Memberikan kemudahan bagi OPD pelaksana dan menatausahakan penerimaan dan pengeluaran daerah,” ujar dia.
Selain itu, lanjutnya, percepatan digitalisasi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak maupun retribusi.
Digitalisasi transaksi pemerintah daerah adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari yang awalnya tunai menjadi nontunai.
“Percepatan digitalisasi di Kabupaten Pati ini dalam rangka mewujudkan tata kelola yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien,” ujar dia.
Sementara, Bupati Pati Haryanto menyampaikan bahwa transaksi secara nontunai di Kabupaten Pati telah dilakukan cukup lama, yakni lebih dari dua tahun, dimulai awal 2018.
Transaksi yang dilakukan sudah mencakup pendapatan maupun pengeluaran.
“Berbagai upaya semacam ini telah dilakukan bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun OPD, kaitannya dalam melakukan transaksi keuangan,” jelas dia.
Selain itu, lanjut Bupati, tujuannya ialah untuk mengurangi kebocoran dan penyimpangan dalam urusan transaksi keuangan.
Haryanto menilai, peralihan transaksi tunai ke nontunai sangat baik.
“Terlebih saat pandemi seperti sekarang ini, transaksi nontunai sangat efektif,” tutur dia.
Dia berharap, TP2DD dapat bekerja secara maksimal untuk mewujudkan komitmen. Mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan, pendapatan, harus sesuai dengan mekanisme yang ada agar tidak menimbulkan permasalahan. (Agung)
Baca Berita Lainnya
- ABBA Tour Gelar Manasik Umroh Pertama Tahun 1446 H, Hadirkan 40 Anak Yatim untuk Diajak Berdoa Bersama
- Wilayahnya Terdampak Gempa 4,6 M, Pj Bupati Batang : Saya ke Jakarta, Begitu Dikabari Saya Balik Lagi
- Diguncang Gempa Berkekuatan 4,6 Magnitudo, Rumah Warga di Tiga Kecamatan Rusak
- OJK Jateng Bantu Sejahterakan Petani dengan Peningkatan Akses Keuangan Sektor Pertanian
- Mengangkat Potensi Desa Nongkosawit Menjadi Destinasi Wisata oleh Mahasiswa Ilmu Komunikasi USM