Pemkab Kendal dan Kejari Kerjasama Teken MoU soal Pendampingan Hukum Perdata, Ini Harapannya

Bupati Dico M Ganinduto dan Kajari Kendal melakukan penandatangan MoU pendampingan hukum perdata dan tata usaha di Gedung Abdi Praja Setkab Kendal pada Jumat (8/3). Foto : Istimewa

Kendal (sigijateng.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal bersama Kejaksaan Negeri Kendal kembali melakukan kerjasama dengan ditandai penandatanganan MoU yang dilaksanakan di Gedung Abdi Praja pada Jumat 8 Maret 2024.

Penandatanganan MoU oleh Bupati Kendal, Dico M. Ganinduto dan Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Erni Veronica Maramba disaksikan Sekda Kendal, Sugiono beserta para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan seluruh pejabat dan staf Kejaksaan Negeri Kendal.

Bupati Kendal, Dico M. Ganinduto mengatakan, bahwa MoU ini setiap tahunnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, karena masa berlaku sudah habis, sehingga pada hari ini kembali dilakukan perpanjangan.

“MoU ini sebagai payung hukum, pendampingan bagi para Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan strategis yang sudah dilakukan. Mulai dari proses awal hingga akhir, sehingga sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang ditetapkan,” kata Bupati Dico.

“Pembangunan strategis, seperti pembangunan Perpustakaan Daerah, Ruang Terbuka Hijau, dan Pasar Weleri, yang mana semua didampingi oleh Kejaksaan Negeri Kendal,” sambungnya.

Dico menyampaikan, nantinya MoU ini nantinya akan diperluas, tidak hanya untuk pemerintah daerah namun juga kepada pemerintah desa dalam proses penyelesaian sertifikasi aset-aset yang dimiliki desa

Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Kendal siap memberikan pendampingan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Kendal terkait hukum perdata dan tata usaha.

Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Erni Veronica Maramba menyampaikan bahwa MoU ini dilaksanakan setiap tahun sekali dalam hal pendampingan hukum terkait dengan perdata dan tata usaha.

“Kami memberikan apresiasi kepada Pemkab Kendal terutama kepada Bupati Kendal yang kembali setiap tahunnya melakukan MoU dengan Kejaksaan Negeri Kendal dalam hal pendampingan hukum terkait perdata dan tata usaha,” ujar Erni.

Dikatakan, MoU ini tidak hanya sekedarnya saja namun ada dasar hukumnya, yaitu undang-undang Kejaksaan yang terbaru nomor 11 tahun 2021 yang ditegaskan dalam pasal 30.

“Dalam garis besarnya bahwa Kejaksaan menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan Pembangunan,” terang Erni.

“Selanjutnya, Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan hukum mulai dari Presiden, kemudian lembaga instansi lainnya. Namun dalam hal ini Kejaksaan dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang tata usaha negara,” imbuhnya. (Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini