Komisi A DPRD Jateng Perkuat Draff Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan bersama Steakholder

Komisi A DPRD Provinsi Jateng dalam acara ‘Seminar: Menggagas Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan’ di Hotel Sunan, Kota Surakarta

Surakarta (sigijateng.id)  – Dalam rangka pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Komisi A DPRD Provinsi Jateng menggelar Seminar menggagas Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan di Hotel Sunan, Kota Surakarta, Selasa (21/5/2024).

Dalam acara tersebut hadir sebagai narasumber Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jateng Defrancisco Dasilva Tavares, Direktur Perpustakaan dan Penggiat Literasi Lembaga Literasi Arfuzh Ratulisa Surakarta Dr. Muhammad Rochmadi, M.Hum, serta Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh, ST.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Jateng Muhammad Saleh mengungkapkan perlu dukungan dan masukan dari steakholder dalam penyusunan raperda tersebut. Raperda inisiatif dari Komisi A DPRD Jateng tersebut diharapkan memberikan harapan terkait regulasi yang komprehensif dalam penyelenggaraan perpustakaan di Jateng.

“ Acara ini dilakukan sebagai upaya yang baik kepada seluruh steakholder untuk mendapatkan masukan, ide, dan gagasan untuk menyempurnakan perda yang saat ini digodok komisi A,” ujar M. Saleh.

Data dari Unesco menyebutkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan peringkat ke 2 terbawah soal literasi. Hal tersebut memperkuat bahwa minat baca Masyarakat masih begitu rendah. Sehingga dengan adanya perda tersebut nantinya diharapkan mampu meningkatkan minat membaca kepada Masyarakat.

“ Minat baca Masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Menurut data Unesco tersebut minat baca Masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen, berarti dari 1000 orang Indonesia hanya 1 yang memiliki minat membaca,” imbuh Saleh.

Sementara itu, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jateng Defrancisco Dasilva Tavares mengungkapkan dalam penyusunan raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan tersebut pihaknya melihat adanya tantangan yang mendasar diantaranya SDM hingga akreditasi perpustakaan yang masih rendah.

“ Kita memberikan masukan dalam penyusunan Raperda tersebut diantaranya SDM pustakawan yang semakin terbatas. Selain itu dari catatan kami, perpustakaan yang sudah terakreditasi baru 5 – 6 persen dari semua perpustakaan di Jateng, “ ujar Defransisco.

Tak kalah penting transformasi perpustakaan juga menjadi tantangan yang harus di pikirkan sehingga keberadaan raperda penyelenggaraan perpustakaan tersebut bisa menjadi solusi dan payung hukum perpustakaan di Jateng.

“ Sementara hal lain yang menjadi tantangan adalah transformasi perpustakaan itu sendiri. Ini menjadi dasar karena adanya perkembangan teknologi yang luar biasa, Imbuh Defransisco.

Di kesempatan yang sama, Direktur Perpustakaan dan Penggiat Literasi Lembaga Literasi Arfuzh Ratulisa Surakarta Dr. Muhammad Rochmadi, M.Hum mengungkapkan keberadaan Perpustakaan secara fisik keberadaanya tidak seefektif perpustakaan Digital. Justru yang perlu ditekankan saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan sumber – sumber bacaan yang terintegrasi seluruh indonesia. (ADV)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini