IMPLEMENTASI AFFIRMATIVE ACTION BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM REKRUITMEN PENYELENGGARAAN PEMILU

Moch Chabibullah, (Magister Ilmu Politik FISIP UNDIP)

Oleh : MOCH CHABIBULLAH (Magister Ilmu Politik FISIP UNDIP)

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pilkada pada dasarnya sama dengan Pilpres. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah. Kepala daerah tersebut antara lain Gubernur – Wakil Gubernur, Bupati – Wakil Bupati dan Walikota – Wakil Walikota. Pilkada dilaksanakan pada lingkup wilayah tertentu. 

Pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pengetahuan tentang pemilu dan pilkada sudah diajarkan sejak bangku sekolah dasar untuk menambah wawasan para peserta didik. Walaupun mereka belum bisa memilih, setidaknya mereka sudah mengetahui dan memahami apa itu pemilu dan pilkada, sehingga nanti saat mereka sudah berusia 17 tahun mereka sudah memiliki dasar pengetahuan dan tinggal mempraktekkannya. 

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, keberadaan penyandang disabilitas selalu mendapatkan perhatian khusus.

Sejak awal tahapan yaitu pendataan pemilih, telah disisir data penduduk yang termasuk penyandang disabilitas, namun hal itu hanya untuk mengetahui data pemilih disabilitas dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan memetakanTPS dimana para difabel tersebut berada, siapa tahu mereka membutuhkan perhatian dan pelayanan khusus. 

Masyarakat masih memandang posisi penyandang disabilitas dalam pemilu itu hanya sebagai obyek (pemilih) saja, bukan sebagai subyek (yang dipilih atau penyelenggara). Padahal sangat penting bagi penyandang disabiitas untuk mempercayai pihak penyelenggara, apalagi kalau ada pihak yang merepresentasikan dirinya dalam penyelenggara pemilu, maka kepercayaan dan antusiasme mereka akan semakin meningkat dalam rangka meramaikan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Pemilu menyediakan kalangan penyandang disabilitas kesempatan untuk menyatakan pilihan dan membentuk hasil politik. Pemilu memungkinkan kalangan disabilitas untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan organisasi, membangun hubungan, mengangkat isu yang penting bagi mereka secara publik, menunjukan kemampuan mereka dan menyiapkan panggung bagi partisipasi dan kepemimpinan mereka yang berkelanjutan. Untuk itu pemilu harus dibingkai sebagai cara-cara untuk memposisikan orang-orang yang disabilitas sebagai warga negara yang setara, aktif dan terlibat sebelum, selama dan setelah pemilu.

Partisipasi politik kalangan penyandang disabilitas merupakan jalan untuk menentukan kebijakan, terjaminnya pelaksanaan hak-haknya yang memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik,dan mengekspresikan pendapat mereka dalam forum-forum publik maupun media massa. Partisipasi politik kalangan penyandang disabilitas sebagai upaya untuk mengejar kepentingan yang secara khusus terkait disabilitas mereka, seperti membangun fasilitas umum yang aksesibel atau akses dalam memenuhi kehidupan dasarnya. Untuk mencapai hal ini para penyandang disabilitas perlu berpartisipasi secara politik.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 5 disebutkan bahwa : “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden / Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.” Ketentuan pasal seperti ini belum pernah ditemukan dalam UU Pemilu sebelumnya. Penjelasan atau substansi dari pasal tersebut yakni terdapat pada kata “kesempatan yang sama” adalah keadaan yang memberikan peluang dan / atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Dan terkait hak politik penyandang disabilitas, di dalam UU No 8 Tahun 2016 Pasal 77 ayat i disebutkan : “menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.” Sementara itu, dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan ayat (2) mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Dukungan UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 8 Tahun 2016 memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas yang meliputi; hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk, menjadi anggota dan pengurus organisasi masyarakat dan partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, berperan secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan bagian penyelenggaraannya, dan memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati / walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain,dan memperoleh pendidikan politik.

Penyelenggara pemilu bekerja untuk memastikan penyandang disabilitas menggunakan hak suara untuk memilih. Luput dari perhatian penyelenggara pemilu adalah bagaimana juga memberikan fasilitas baik berupa kebijakan, pelayanan dan tempat untuk penyandang disabilitas menggunakan hak politiknya untuk dipilih sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD serta menjadi penyelenggara pemilu.

Partisipasi politik merupakan kondisi yang menyangkut hak asasi warga negara di bidang politik, tak terkecuali kalangan penyandang disablitas. Keikutsertaan kalangan penyandang disabilitas dalam akses partisipasi politik masih seringkali menghadapi beragam masalah, meski secara normatif jaminan hak mereka telah dilindungi berbagai instrumen hukum. Pemilu merupakan ruang publik yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya. Sejalan dengan hal tersebut bahwa pesta demokrasi yang dimaksud bukan hanya milik orang yang berkondisi fisik normal, melainkan penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama.

Affirmative action merujuk kepada serangkaian program yang ditunjukan untuk kelompok-kelompok tertentu untuk memperbaiki ketidaksetaraan yang mereka alami. Affirmative action merupakan salah satu jenis “fast-track policies” yang dapat diambil untuk memperkuat upaya penguatan partisipasi politik kalangan penyandang disabilitas khususnya aksesibilitas sebagai anggota partai politik untuk dapat mengisi lembaga legislatif.

Affirmative action mulai menjadi sangat populer di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRDserta UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Materi yang menarik di dalamnya adalah “perintah” UU tersebut tentang penetapan keterwakilan perempuan minimum 30 persen dari seluruh calon anggota DPR dan DPRD.

Di tingkat global, Affirmative action merupakan cara yang banyak dipilih oleh negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki di level publik dan privat. Munculnya kebijakan affirmative action merupakan respon atas sejarah sistem kemasyarakatan dan adanya pemisahan maupun diskriminasi yang dilembagakan. Kebijakan affirmative action hadir dengan tujuan jangka panjang yang berfungsi mengurangi bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam pemilu. Meskipun jumlah penyandang disabilitas kurang lebih 1% dari jumlah penduduk, penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendaftarkannya secara akurat. Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan dengan hak-hak khusus yang dijamin oleh Undang-Undang Disabilitas. Namun, hak politik mereka seringkali terabaikan karena stigma dan diskriminasi. Melalui penelitian hukum normatif, kebijakan tindakan afirmatif menjadi penting untuk memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas. Partisipasi aktif penyandang disabilitas adalah kunci sukses dalam pemilu. Banyak penelitian menekankan pentingnya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dan upaya affirmative action for justice. Perbaikan sistem pendaftaran, penghapusan stigma, dan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak politik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses politik.

Dengan adanya berbagai kendala yang diperoleh para disabilitas dalam pemilu, tindakan afirmasi atau affirmative action hadir untuk berperan serta dalam menghapus ketidakadilan yang didapat mereka yang kekurangan fisik, mental, dan intelektual. Affirmative action dianggap akan efektif untuk mengatasi persoalan ini dikarenakan partisipasi politik dari kalangan disabilitas sangat diperlukan agar tercipta kesamaan hak warga negara. Menurut Schuck (2002) yang dikutip oleh Nata Irawan (2017:84), tindakan afirmatif adalah program untuk mengontrol preferensi akses sumber daya kepada kelompok tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus. Sedangkan menurut Libertella (2007) dalam Ardian, affirmative action diartikan juga sebagai tindakan positif yang langsung bersifat konstruktif serta memberikan perlakuan kemudahan bagi kelompok minoritas. Afirmasi bisa berupa kompensasi atau mendorong kemajuan untuk menciptakan lingkungan yang membuka akses individu dimana ras dan gender bukan lagi menjadi aspek yang menghalangi kemampuan seseorang untuk berkembang (Rivai, 2015). 

Dengan adanya affirmative action ini menjadi bukti bahwa kita tidak diam terhadap ketidaksetaraan yang terjadi di kehidupan sosial dan politik negara serta harus terus melakukan tindakan-tindakan yang nyata bagi semua Warga Negara Indonesia tanpa sedikitpun ada dinding perbedaan dari mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, dan intelektual untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Agar nantinya tujuan dari pemilihan umum itu sendiri dapat tercapai sebagaimana sesuai dengan amanat konstitusi yang mewajibkan seluruh warga negara yang sudah sesuai dengan ketentuan harus ikut andil dalam pemilu tanpa terkecuali. 

Affirmative action  harus terus diterapkan dalam hal apapun baik untuk penyandang disabilitas maupun kaum perempuan di berbagai hal yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika tindakan afirmasi tersebut terus dijalankan diyakini akan terwujudnya kehidupan bernegara yang sesuai dengan cita dan nilai bangsa Indonesia sedari dulunya, yaitu menjunjung tinggi kesetaraan, kesamaan, dan keadilan.

Kaitannya dengan konteks politik dan kebijakan publik, partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam rangka menyiapkan sebuah basis rujukan dalam pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelompok marjinal difabel. Urgensi terpentingnya adalah agar penguatan partisipasi politik tidak lagi terjebak pada hiruk pikuk pencoblosan saja, namun seara substansial juga memberikan dorongan kepada komunitas ini untuk melakukan gerakan perubahan.

Kesadaran untuk memasukkan asumsi disabilitas dalam proses kebijakan publik sangat rendah, sehingga kualitas kebijakan masih jauh dari keberpihakan terhadap sebagaian masyarakat yang mengalami disabilitas. Ruang-ruang publik di banyak kota di Indonesia masih banyak tidak ramah terhadap aksesibilitas orang dengan disabilitas. Penyebab dari corak kebijakan yang seperti itu dikarenakan rendahnya sensitifitas pembuat kebijakan terhadap persoalan-persoalan kelompok difabel.

Ratifikasi dan diberlakukannya UU Disabilitas merupakan rasio logis dari jaminan perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang merupakan turunan dari Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945.

Minimnya keterwakilan penyandang disabilitas di lembaga legislatif dan pemerintahan harus diupayakan tindakan affirmative action yang bersifat khusus kepada penyandang disabilitas sehingga kedudukan dan kesempatan dapat disetarakan dengan non-disabilitas. Tindakan afirmatif merupakan perlakuan khusus kepada kaum penyandang disabilitas dalam meningkatkan kesempatan mengisi lembaga legislatif merupakan sebuah tindakan diskriminatif positif (reversediscrimination) yang dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum HAM internasional dan UUD 1945. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Berdasarkan norma tersebut, kalangan penyandang disabilitas dapat dikonstruksikan sebagai pihak yang berhak untuk menerima “perlakuan khusus” agar mencapai kesamaan dan keadilan dalam bidang politik, khususnya meningkatkan kesempatan kaum penyandang disabilitas menduduki lembaga legislatif dan pemerintahan.

Partisipasi politik merupakan kondisi yang menyangkut hak asasi warga negara di bidang politik, tak terkecuali kalangan penyandang disablitas. Keikutsertaan kalangan penyandang disabilitas dalam akses partisipasi politik masih seringkali menghadapi beragam masalah, meski secara normatif jaminan hak mereka telah dilindungi berbagai instrumen hukum. Pemilu merupakan ruang publik yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya. Sejalan dengan hal tersebut bahwa pesta demokrasi yang dimaksud bukan hanya milik orang yang berkondisi fisik non disabilitas, melainkan penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama. 

Kesimpulan

Perlakuan diskriminasi kepada penyandang disabilitas merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dukungan aksesibilitas yang dibutuhkan guna mendukung partisipasi dari penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk mengubah persoalan yang ada, langkah awal adalah merubah cara pandang terhadap penyandang disabilitas.

Makna hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas dalam usaha memenuhi hak politiknya. Melalui UU No. 7 Tahun 2017, pemerintah memberikan wewenang kepada penyelenggara pemilu untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas yang diterjemahkan dalam aspek-aspek yang sangat teknis sehingga tidak ada hambatan-hambatan bagi penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya. 

Etalase sosial kita menjelang pemilu misalnya sering disuguhkan dengan pemandangan aksi dermawan musiman para aktor politik yang mengobral kursi roda, kaki palsu, beras dan amplop ala kadar sebagai santunan sosial. Tidak salah sikap filantropi dan dermawan yang menjadi tradisi politiisi menjelang pemilu tersebut. Kita apresiasi keperdulian dan perhatian para aktor politik tersebut, tetapi ada yang lalai dan seolah sengaja dilupakan padahal lebih fundamental dilakukan oleh negara dan politisi yakni mendesain model-model kebijakan serta program produktif bagi penyandang disabilitas. Misalnya membangun pusat-pusat pemberdayaan dan pelatihan, menyediakan fasilitas publik yang ramah penyandang disabilitas, sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja penyandang disabilitas, industri lokal seperti home industry keset, tapalak meja, kerajinan tisu serta lainnya di tingkat nasional dan regional yang dapat menyerap dan mendistribusikan pekerja-pekerja dari penyandang disabilitas atau disabilitas seperti di negara maju. Sehingga kedisabilitasan tidak dipandang hanya sebagai beban keluarga dan aib sosial melainkan mendorong penyandang disabilitas untuk kreatif, mandiri dan produktif.

Keterwakilan penyandang disabilitas dalam rekrutmen penyelenggara pemilu itu penting, karena :

Sebagai pembuktian atas hak para penyandang disabilitas untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat i UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sebagai realisasi dari pelaksanaan Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur hak penyandang disabilitas untuk menjadi penyelenggara pemilu, sehingga peraturan itu benar-benar dilaksanakan dan bukan lagi sekedar wacara.

Sebagai langkah nyata dari upaya menghapus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan : Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Sebagai upaya affirmative action untuk melindungi hak-hak politik penyandang disabilitas sebagaimana perlindungan terhadap hak politik perempuan.

Dengan adanya keterwakilan penyandang disabilitas di dalam struktur penyelenggara pemilu maka tingkat kepercayaan dan partisipasi para penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pemilu akan semakin meningkat, karena naluri alami setiap penyandang disabilitas itu lebih percaya dan lebih terbuka bila berurusan dengan sesama penyandang disabilitas. Karena hanya sesama disabilitas yang mengerti yang diinginkan para penyandang disabilitas.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu dilakukan Affirmative Action untuk memperkuat upaya penguatan partisipasi politik kalangan penyandang disabilitas untuk dapat mengisi posisi di penyelenggara pemilu dengan menetapkan keterwakilan disabilitas minimum 2 persen dari seluruh total komposisi penyelenggara pemilu di semua tingkatan, mulai dari tingkat propinsi ke bawah.

Untuk tingkat propinsi maka hitungan 2 persen itu diambil dari jumlah total penyelenggara pemilu tingkat propinsi dari seluruh propinsi di Indonesia. Sedangkan untuk tingkat kabupaten maka hitungan 2 persen itu diambil dari jumlah total penyelenggara pemilu tingkat kabupaten / kota dari masing-masing propinsi yang ada di Indonesia. Demikian seterusnya sampai di tingkat paling bawah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU 

Gafar, Janedjri. Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Konstitusi Press, Jakarta. 2013

Nursyamsi, Fajri. Arifianti, Estu Dyah. Et al, Menuju Indonesia Ramah Disabilitas: Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia, Jakarta: PSHK, 2015.

Keintjem, Oche William. “Pemilu 2024 dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas.” Komisi Pemilihan Umum, 2022

Nursyamsi, Fajri. Arifianti, Estu Dyah. Et al, Menuju Indonesia Ramah Disabilitas: Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia, Jakarta: PSHK, 2015.

Komisi Pemilihan Umum. “Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2019.” Pusdatin, 2021

JURNAL

Rahmatunnisa, Mudiyanti. “Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia”, Jurnal Wacana Politik, Vol.1 No. 2. (2016)

Tri Desti. “Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia”. Jurnal PPKN Vol 6 No 1. (2018)

Arrista Trimaya, “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13, No 4 (2016)

Andriani, H., & Amsari, F. “Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat.” Jurnal Konstitusi 17, No. 4 (2020).

Desverose, Nikita, and Priyatmoko Priyatmoko. “Keadilan Elektoral Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu Serentak 2019 di Surabaya.” Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics) 6, No. 2 (2021)

Mais, Asrorul, and Lailil Aflahkul Yaum. “Aksesibiltas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember.” Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora 2, No. 2 (2019)

Ramadhan, Muhammad Nur. “Memaknai Urgensi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas : Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.” Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 3, No. 2 (2021)

Saputra, Ade Rio, Jendrius Jendrius, and Bakaruddin Bakaruddin. “Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas.” Aristo 7, No. 1 (2019)

Waisnawa, I Ketutu Gede Santika, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik.” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 7, no. 11 (2019)

Sayuti, Hendry. “Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia”, Jurnal Menara, Vol. 12. No.1. (2013)

Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto. “Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Jurnal HAM, Vol. 10, No. 2, (2019) (***)

Disclaimer: Artikel ini adalah pendapat penulis berupa pernyataan mengenai suatu objek yang disampaikan guna menyampaikan atas apa yang sudah dilihat dan dirasakan. Semuanya yang muncul menjadi tanggung jawa ada di penulis.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini