DPRD Kota Semarang Mediasi Buruh PY Kin Yip yang Di-PHK

SEMARANG  (Sigijateng.id) – DPRD Kota Semarang melakukan mediasi buruh dari PT Kin Yip Bags and Hats Indonesia dan pihak perusahaan buntut dari dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), Senin (27/5/2024). Sejumlah organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait juga hadir dalam mediasi tersebut.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan, dewan melakukan mediasi agar semua pihak merasa nyaman. Pasalnya, ada aduan dari serikat pekerja asanya PHK sepihak ini.

“Merembet ke BPJS Kesehatan, Ketenangakerjaan, mereka menanyakan keberlanjutan mereka, termasuk rencana relokasi. Kekhawatiran itu, kami ingin cegah, mencoba mediasi,” papar Anang.

Ada empat tuntutan para serikat buruh yaitu mempekerjakan kembali pekerja yang di-PHK, mengakui keberadaan serikat pekerja seluruh Indonesia (SPSI), pencabutan surat peringatan, dan kepastian tidak ada rencana relokasi.

Dengan mediasi ini, dia berharap, persoalan ini todak sampai ke ranah hukum. Dewan ingin para pekerja bisa bekerja kembali dam tidak ada PHK.

“Kami tidak ingin ada PHK. Kami juga tidak ingin ngotot-ngototan. Nanti, kami akan mediasi lagi Rabu mendatang,” ucapnya.

Ketua SPSI PT Kin Yip, Fendi Ismawan mengatakan, ada 13 pekerja yang dilakukan PHK secara sepihak dengan alasan tidak menaati aturan. PHK dilakukan sejak 23 – 24 April lalu.

“Permasalahan berawal dari tanggal 20 April. Perwakilan PT elit datang ke Kin Yip. Itu membuat karyawan resah. Saya menanyakan dan berdebat. Terjadi hal panas di debat tersebut,” jelasnya.

Dia menyebut, total karyawan di-PHK sebanyak 13 orang dan 80 lebih anggota serikat pekerja diberi surat peringatan (SP). Dia berharap ada titik temu persoalan ini.

“Hari ini belum ada titik temu. Pihak kuasa hukum dari peruaahaan tidak memberikan keputusan. Harapannya, segera terselesaikan dengan baik dan cepat,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, tetap ingin bekerja kembali. Selama ini, menurutnya, tidak ada permasalahan yang menyalahi aturan.

Pendamping Hukum, Muhtar Hadi Wibowo mengatakan, perusahaan melakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perusahaan melakukan PHK karena diduga melanggar peraturan perusahaan.

“Pelanggaran menghasut pekerja, keluar tanpa izin,” sebutnya.

Dia juva menegaskan, tidak ada relokasi PT Kin Yip. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini