Usulan BPIH Menag ke DPR, Musta’in Ahmad: Itu Tanggung Jawab Seorang Negarawan Religius

Kepala Kanwil Kemenag Jateng, H Musta'in Ahmad . ( foto humas kanwil kemenag jateng)

SEMARANG (sigijateng.id) – Kepala Kanwil Kemenag Jateng, H Musta’in Ahmad mendukung usulan Menteri Agama, terkait biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2023 sebesar Rp 69.193.733. Menurutnya, BPIH dengan angka itu adalah realistis, sebab sudah didasarkan perhitungan dan kajian yang matang oleh Kementerian Agama RI.

”Usulan itu adalah pandangan dari seorang negarawan religius yang bukan saja memahami, tetapi mengajak masyarakat mengkaji secara jernih, juga bagaimana tata kelola pemerintahan khususnya tata kelola keuangan bisa diselenggarakan dengan lebih cermat dan lebih baik lagi,” ujar H Musta’in Ahmad, Selasa (24/01).

Dengan adanya usulan tersebut, lanjut Musta’in,  masyarakat diharapkan mau mencerna wacana ini dengan baik, kemudian kalau ada hal-hal yang dirasa janggal bisa mengajukan pertanyaan, silakan untuk berkomunikasi dan meminta keterangan ke kemenag terdekat.

“Jangan kita hanya melihat sepintas saja, tapi harus dilihat secara objektif usulan BPIH itu. Sebab, usulan itu sudah didasarkan kajian dan perhitungan. Bukan mengada-ada. Kalau melihat usulan BPIH tahun 2023 itu realistis dan logis untuk menjaga keseimbangan beban dan keadilan juga. Semua berbasis kebutuhan jemaah selama di Arab Saudi,” ujar Musta’in.

Asal tahu, belum lama ini, saat repat dengan dengan DPR komisi VIII, Kementerian Agama mengusulkan biaya haji tahun 2023 dengan dasar asumsi BPIH mencapai 98.893.909. naik sekitar Rp 514.000 dibanding tahun 2022. Rinciannya, BPIH yang dibebankan kepada Jemaah mencapai Rp 69.193.733 atau 70 persen. Sementara, 30 persen sisanya atau senilai Rp 29.700.174 diambil (subsidi) dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.

Dengan komposisi 70 persen BPIH dan 30 persen nilai manfaat tersebut, BPIH yang harus dibayar Jemaah haji naik sekitar Rp 30 juta per Jemaah dibanding tahun lalu. BPIH tahun 2022 sebesar Rp 39,8 juta.

Usulan formula BPIH tersebut dalam rangka keseimbangan dan keadilan antara beban Jemaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH ke depan. Sebab, selama  ini subsidi ke BPIH terlalu besar dan cenderung tidak sehat. Ditambah lagi, ada kenaikan berbagai komponen kebutuhan seperti harga avtur naik yang berdampak kenaikan biaya transportasi udara, biaya hotel, pemondokan, transportasi darat, catering alat kesehatan dan obat-obatan.

Dikatakan Musta’in, usulan Kementerian Agama soal BPIH tahun 2023 sudah dilakukan secara transparan. Selain didasarkan kalkulasi, usulan BPIH itu juga sudah didiskusikan bersama pihak-pihak terkait.  Semua kebutuhan biaya bisa diketahui dengan jelas peruntukannya. Tidak ada yang ditutup-tutupi.

“Di situ kan ada komponen-komponen biaya haji. Jelas peruntukan biaya itu ke mana dan untuk apa. Semua dilakukan secara transparan dan logis. Transparansi ini penting untuk memastikan proses penyelenggaraan ibadah haji ini berjalan dengan baik dan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada para Jemaah haji,” ujar Musta’in.

Oleh karena itu, dia juga mengajak semua pihak agar bisa melihat usulan BPIH ini secara jernih. Sebab, pemerintah tentu tidak akan membuat keputusan yang merugikan Jemaah haji. Negara pasti akan berupaya memberikan yang terbaik untuk warganya.

“Kita berpikir positif saja. Karena usulan ini kan masih akan dibahas lagi bersama DPR. Dan kita berharap bisa dicapai keputusan terbaik mengenai BPIH tahun ini. Kanwil Jawa Tengah akan menyambut dengan baik manakala ada masyarakat yang membutuhkan penjelasan dari apa yang sekarang ini sedang diwacanakan Menag, setelah itu nanti pemerintah dalam hal ini kementerian agama dengan Komisi VIII DPR sepakat angkanya kemudian dibawa kepada presiden untuk kemudian mendapatkan penetapan dari presiden,” ujarnya.

Dia mengakui, calon jamaah ini rata-rata mengantre selama 11 tahun dengan setoran awal Rp 25 juta, jadi memang terasa tidak rasional, karena uang Rp25 juta dalam waktu 11 atau mungkin 12 tahun itu memberikan keuntungan sampai dengan hampir Rp 58 juta.

Melihat kondisi demikian, maka pada tahun 2023 ini Gus Menteri Agama RI mengambil langkah yang berani. Berani di sini bukan hanya soal tidak takut, tetapi berani ini kemudian kesediaan Menag untuk membongkar secara utuh tentang bagaimana haji itu mesti diselenggarakan, mesti dilaksanakan oleh masing-masing pribadi dan juga diselenggarakan oleh pemerintah.

”Maka diadakanlah kemudian kegiatan-kegiatan menggali pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh agama, kemudian dari para jamaah dengan berbagai kegiatan bersama dengan komisi 8 untuk mendengar apa yang menjadi harapan masyarakat dalam hal ini jamaah haji, begitu juga diselenggarakan kegiatan-kegiatan keilmuan kajian secara fiqih dan juga kajian secara tata kelola pemerintahan yang baik melalui halaqah muzakarah,” katanya.

Khusus calhaj di Jateng jumlahnya yang antre hingga tahun ini mencapai 800 ribu lebih. Sehingga kebijakan ini untuk  kepentingan jamaah yang masih mengantre untuk tahun-tahun depan. Hal itu juga menjadi bagian dari yang dipertimbangkan dan ikut diperhitungkan oleh menteri agama, sehingga kemudian usulan yang disampaikan seperti itu.

Musta’in menambahkan, jika mengambil referensi dari negara lain untuk perbandingan, karena sering disebut itu konon ada keterangan Saudi menurunkan harga biaya perjalanan haji sampai 30%, tapi untuk kita ketahui bersama bahwa yang dimaksud biaya itu adalah hanya biaya di Arafah Muzdalifah Mina, tidak termasuk yang lain-lain. Misalnya hotel kemudian konsumsi, transportasi lokal transportasi antarkota Madinah – Mekah dan sebagainya tidak termasuk, itu pun angka yang disebut sudah turun 30%, itu sudah masuk di dalam hitung-hitungan usulan Menteri Agama.

”Kenaikan biaya itu akan mempengaruhi di mana mereka nanti akan bertempat atau wukufnya ada di mana, jaraknya dari jamaroh seperti apa, kemudian fasilitas di tendanya seperti  apa, paket tersebut pasti akan apa disesuaikan dengan fasilitas layanan yang ada. Kalau kemudian kita bandingkan dengan Malaysia, tahun 2023 ini jamaah haji Malaysia kalau kita rupiahkan itu biaya hajinya mencapai Rp 101 juta lebih, jadi kita yang Rp 98,89 juta ini pasti lebih murah dari Malaysia,” katanya. (aris)

Berita Terbaru:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here