Jakarta (sigijateng.id) – – Pemerintah resmi merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 50 Tahun 2020 Tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).
Dalam aturan tersebut, pemerintah melarang sosial media digabungkan dengan e-commerce atau biasa disebut social commerce.
Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengatakan, pemisahan sosial media dengan e-commerce berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Tadi sudah clear arahan Presiden social commerce harus dipisah dengan e-commerce dan ini kan sudah antri banyak social commerce juga yang mau menjadi punya aplikasi transaksi,” kata Teten usai melakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).
Teten mengatakan pengaturan semacam itu penting untuk menciptakan perdagangan yang adil antara perdagangan offline dan online.
“Karena di offline diatur sedemikian ketat, tapi online masih bebas. Kuncinya di revisi Permendag tadi yang disampaikan oleh pak Mendag (Zulkifli Hasan),” tuturnya.
Ditambahkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, platform social commerce nantinya hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi namun tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi.
“Bayar langsung nggak boleh lagi. Dia (social commerce) hanya boleh untuk promosi. Seperti TV ya, TV kan iklan boleh kan, tapi TV kan gak bisa terima uang. Jadi dia semacam platform digital. Tugasnya mempromosikan,” kata Mendag Zulkifli (Red)
Baca Berita Lainnya
- PON XII: Jateng Pecah Telur, Roller Viero Abimanyu Dapat Emas Pertama
- Hari 3 Pakem USM Kenalkan 36 UKM pada Mahasiswa Baru, Ini Pesan Dr Junaidi
- Pengumuman dan Penetapan Susunan Pimpinan DPRD Kendal Ditunda, Ternyata Ini Masalahnya
- Heboh, 4 Mahasiswi Unsoed Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang, 1 Diantaranya Diperkosa
- Bakar Semangat Kafilah MTQ, Plh Kakanwil Jateng Tekankan 3 Kunci Kesuksesan
 - - Pemerintah resmi merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 50 Tahun 2020 Tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).){kind=link}