Penanganan Kemiskinan Jateng, Setia Budi Wibowo Sebut Dinas Masih Berjalan Sendiri-sendiri

Ketua Fraksi PKS Agung Budi Margono bersama beberapa pembicara di acara Focus Group Discussion (FGD) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jawa Tengah dengan tema "Paradoks Capaian Pengentasan Kemiskinan di Jateng", Senin (29/08/2022) di Ruang Badan Anggaran Gedung DPRD Jawa Tengah. ( foto fpks dprd jateng)

SEMARANG (sigijateng.id) –  Persoalan kemiskinan di Jawa Tengah  menjadi persoalan serius yang harus ditangani oleh eksekutif (gubernur) dan legistalif (DPRD). Dibutuhkan sinergitas antara gubernur dan DPRD agar angka kemiskinan di Jawa tengah bisa segera menurun  signifikan.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Setia Budi Wibowo menyebutkan ada dua catatan penting bagi pemerintah provinsi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah, yaitu keberpihakan anggaran yang didukung dengan koordinasi sektoral.

Hal itu disampaikan Setia Budi Wibowo dalam Focus Group Discussion (FGD) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jawa Tengah dengan tema “Paradoks Capaian Pengentasan Kemiskinan di Jateng”, Senin (29/08/2022) di Ruang Badan Anggaran Gedung DPRD Jawa Tengah.

Dikatakan Setia Budi Wibawa, keseriusan pengentasan kemiskinan bisa dibuktikan salah satunya dengan keberpihakan anggaran, porsi anggaran bagi dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak lebih besar daripada dinas lainnya.

“Saya di Komisi B yang bersentuhan dengan dinas yang menaungi UMKM, Petani, Nelayan dan beberapa sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun, anggaran bagi dinas-dinas tersebut tidak lebih besar dari dinas lainnya. Jadi, keberpihakan terhadap anggaran tidak nampak nyata,” imbuhnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini juga menyebutkan bahwa keberpihakan anggaran juga harus didukung dengan koordinasi antar sektor dalam pemerintahan provinsi, karena menurutnya ego sektoral masih cukup tinggi.

“Koordinasi sektoral tidak berjalan baik untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam satu desa, ada yang mendapatkan program dari beberapa dinas. Namun kemudian antar dinas berjalan sendiri-sendiri. Tentu hasilnya akan berbeda jika maju berjalan bersama,” terang Bowo panggilan akrabnya.

Karena berjalan sendiri-sendiri, kata Bowo, menyebabkan program jadi kurang optimal, dan upaya pengentasan kemiskinan menjadi terhambat.

Selanjutnya, Bowo menjelaskan ada tiga hal yang menghambat pengentasan kemiskinan, yang pertama adalah pola pikir masyarakat, pendidikan, juga akses modal.

“Masyarakat yang selalu nerimo, ndak papa ndak punya uang asal kumpul, sehingga sulit untuk berupaya keluar dari garis kemiskinan. Angka masyarakat yang terdidik juga berpengaruh terhadap pemberantsan kemiskinan,” paparnya.

“Kemudian terakhir adalah akses modal, tidak semua masyarakat yang ingin memiliki modal memiliki akses yang mudah terhadap permodalan karena tidak punya aset untuk dijaminkan,” terangnya.

Bowo menyebutkan ada dua model program yang dapat diterapkan yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat yang enggan bekerja, dan memberikan akses kepada yang ingin bekerja.

“Dan semua bentuk program tersebut harus dievaluasi secara periodik, karena pengentasan kemiskinan ini bukan merupakan program yang dapat diselesaikan dalam jangka pendek,” tandasanya.

Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah mengadakan Focus Group Discussiaon tentang Pemberantasan Kemiskinan menanggapi data dari BPS terkait turunnya angka kemiskinan di Jawa Tengah sebanyak 102,57.000 jiwa yang dianggap sudah lepas dari angka kemiskinan.

Namun disisi lain, Fraksi PKS DPRD Jateng menilai program pengentasan kemiskinan belum berjalan dengan baik, bahkan hanya ada 5 kabupaten di Jawa Tengah 2020 yang masuk kategori miskin ekstrim di nasional, namun pada 2021 sudah bertambah menjadi 19 daerah.

Dalam kegiatan yang dibuka langsung oleh Agung Budi Margono selaku Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng tersebut, hadir juga Profesor Nugroho SBM Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip, Harso Susilo, Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, selaku narasumber serta dihadiri oleh perwakilan Dinas Sosial Jawa Tengah, perwakilan Bappeda Jawa Tengah, perwakilan dari ormas pemuda dan Muhammadiyah, LSM serta dewan pakar PKS. (aris)

Berita Terbaru :

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini