Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Dukung Pariwisata Sekitar Candi Borobudur

Kegiatan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, di Balai Desa Banyurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Kamis (20/1/2022). ( foto jatengprov.go.id)

MAGELANG (Sigijateng.id) – Rencana pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen terus berlanjut. Saat ini, Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dari Pemerintah Provinsi Jateng sedang melakukan Konsultasi Publik kepada warga pemilik lahan/ tanah untuk pembangunan jalan Tol Yogyakarta-Bawen.

Saat konsultasi dengan warga muncul pertanyaan pertanyaan apakah jalan tol ini akan menggusur lahan wisata Candi Borobudur.

Perwakilan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dari Pemerintah Provinsi Jateng, Endro Hudiyono memastikan bahwa proyek jalan tol Jogja-Bawen tidak akan mengenai Candi Borobudur Kabupaten Magelang. Justru sebaliknya, jalan tol itu akan lebih mendukung objek wisata tersebut. Keberadaan jalan tol akan mempermudah akses ke kawasan candi.

“Tol Yogyakarta-Bawen terutama di Kabupaten Magelang, tidak mengenai Candi Borobudur, tapi justru mendekatkan akses ke kawasan Candi Borobudur. Sehingga harapannya, dengan adanya pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen yang di Kabupaten Magelang itu bisa mendongkrak pariwisata di kawasan Borobudur,” kata Endro, di sela-sela Konsultasi Publik Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, di Balai Desa Banyurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Kamis (20/1/2022).

Dikatakan dia, Borobudur merupakan destinasi wisata superprioritas, sekaligus kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Sehingga jalan tol bukan semata-mata untuk kepentingan Candi Borobudur, tapi juga destinasi kawasan pariwisata di sekitar candi.

“Secara umum selain manfaat akses bagi mobilitas masyarakat, keberadaan tol untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan perekonomian bagi kabupaten penyangga di sekitar Kabupaten Magelang. Antara lain Kabupaten Semarang, Temanggung, Purworejo, Boyolali, Wonosobo, dan Kota Magelang. Sehingga secara bertahap jika tol ini sudah dapat dioperasikan maka perekonomian di beberapa kabupaten penyangga itu juga bisa menerima manfaat dari pembangunan jalan tol,” jelasnya.

Nantinya, kata Endro, di Kabupaten Magelang direncanakan ada dua tempat istirahat (rest area) tol Yogyakarta-Bawen,. Tempat peristirahatan itu bisa menjadi etalase promosi bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Magelang, untuk menampilkan produk lokal andalan.

“Kalau jalan tol ini nantinya didesain dengan karakter kuat dan eye catching, maka bisa nggo ngumbah mata (bisa untuk cuci mata), karena akan melewati lokasi yang menyuguhkan panorama pemandangan indah. Sehingga bukan tidak mungkin bahwa mengendarai mobil melalui jalan tol dengan pemandangan yang bagus itu, memiliki daya tarik menjadi tren wisata baru. Tentu harus tetap memperhatikan keselamatan berkendara,” sambungnya.

Tanah Kas Desa Kena Tol

Sementara itu, dari pendataan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Pemprov Jateng akan ada puluhan desa yang tanah kas desanya terkena proyek jalan tol.

Anggota tim persiapan yang juga Kasi Pengelolaan Keuangan dan Pembinaan Aset Desa Dispermadesdukcapil Jateng Dica Nugroho mengatakan, jalan tol Bawen-Yogyakarta itu akan melintasi tiga kabupaten. Yakni Kabupaten Semarang, Temanggung, dan Magelang.

“Untuk Kabupaten Semarang belum melakukan konsultasi publik. Berdasarkan DPPT dan hasil pendataan awal, di Temanggung akan ada dua desa yang tanah kas desanya kena. Sedangkan Kabupaten Magelang ada kurang lebih 37 desa (yang terkena). Itu data sementara tanah desa yang akan kena pembangunan jalan tol, yang kepastian luasannya baru diperoleh setelah dilakukan tahap pelaksanaan pengadaan tanah.” ucapnya.

Sesuai amanat PP Nomor 19 Tahun 2021, kata Dica, sebelum pelaksanaan tukar-menukar saat ini sedang dilakukan proses perizinan gubernur untuk penggunaan tanah kas desa. Kalau sudah tahapan pelaksanaan pengadaan tanah yang meliputi pengukuran luas, akan dilakukan penilaian dan inventarisasi aset yang ada di atasnya, baik bangunan, seperti balai desa yang barangkali terkena, maupun tanaman berupa sawah atau kebun yang berstatus tanah kas desa atau bengkok desa.

Setelah keluar penilaian, barulah dilakukan proses pencarian tanah pengganti berdasarkani nilai appraisal. Nanti kalau sudah dapat tanah pengganti, dimohonkan persetujuan tukar menukar tanah kas desa kepada Gubernur Jawa Tengah.

“Berdasarkan pengalaman tukar menukar tanah kas desa pada Proyek Strategis Nasional yang telah dilaksanakan, rata-rata pemerintah desa mendapatkan tanah pengganti yang lebih luas. Sehingga apabila dikelola dengan baik, berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Desa,” tutupnya. (aris)

Baca Berita Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here