Learning Loss Jadi Pertimbangan Kemendikbudristek dalam Kebijakan Penerapan PTM

Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Suharti. (Foto : Twitter @Itjen_Kemdikbud)

Jakarta (Sigi Jateng) – Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Suharti mengatakan, tujuan utama penerapan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas untuk menghindari learning loss semakin tajam.

Learning loss adalah istilah yang mengacu pada hilangnya pengetahuan dan keterampilan baik secara umum atau spesifik, atau terjadinya kemunduran proses akademik karena suatu kondisi tertentu.

Namun, lanjut Suharti, di sisi lain pemerintah harus menjaga warga sekolah agar terhindar dari penularan Covid-19. Untuk itu, katanya, pemerintah membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“SKB 4 Menteri terus menerus dilakukan penyesuaian mengikuti perkembangan termasuk perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan Covid-19 itu sendiri,” ujar Suharti pada rapat kerja bersama Komisi X DPR di Gedung DPR, Rabu (19/1/2022).

Ia menuturkan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama tim yang melibatkan para pakar epidemiolog dari berbagai perguruan tinggi untuk membahas kriteria harus digunakan dalam penerapan SKB 4 Menteri.

Kemudian, lanjut Suharti, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan untuk memastikan bahwa semua daerah menjalankan regulasi yang ditetapkan. Pasalnya, sekolah berada di bawah kewenangan Kemendagri.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) yang memiliki 20% satuan pendidikan turut terlibat untuk melakukan koordinasi bersama terkait SKB 4 Menteri.

“Jadi kami berempat berkoordinasi untuk merancang SKB 4 Menteri dan dalam pengaturannya untuk mulai Januari 2022 ke depan, kita ingin bahwa seluruh sekolah pemda tidak lagi melarang PTM terbatas sepanjang (sekolah) sudah memenuhi kriteria dan tidak diperkenankan untuk menambah kriteria lagi,” tukasnya.

“Kita sangat berfokus pada anak, kita inginkan anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran secara baik,” ucapnya.

Suharti menyebutkan, untuk mengatur kapasitas siswa menyesuaikan dengan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masing-masing daerah. Selain itu, mempertimbangkan tingkat vaksinasi baik itu vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan maupun vaksinasi lansia sebagai kelompok prioritas yang berisiko tinggi terhadap Covid-19. (Dye)

Berita Terbaru:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here