Kapolri dan Ketua Dewan Pers Bikin MoU Sepakat Cegah Polarisasi pada Pemilu 2024

Ketua Dewan Pers saat bertemu dengan Kapolri, Sepakat Cegah Polarisasi Pemilu 2024 (foto mabes polri)

JAKARTA, (Sigijateng.id) – Polri dan Dewan Pers sepakat membuat Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama program-program pertukaran informasi, sosialisasi dan edukasi mencegah polarisasi pada Pemilu 2024.

Kesapakat ini tercapai dalam pertemuan Kapolri Jenderal Pol, Listyo Sigit Prabowo dengan Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra dan anggotanya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).

Kapolri Sigit Prabowo menyatakan dibutuhkan kesepahaman terkait dengan pemberitaan, juga dengan hal-hal yang saat ini dilaksanakan Polri yang dikenal dengan cooling system untuk mencegah terjadinya polarisasi yang akan memecah belah persatuan anak-anak bangsa karena penggunaan politik identitas pada saat pemilu.

“Polri dan Dewan Pers sepakat untuk memberikan pendidikan literasi tentang bagaimana bersama-sama menjaga politik yang sehat,” katanya.

Karena menurut Kapolri, ke depan tantangan yang dihadapi semakin besar sehingga butuh untuk mengurangi potensi-potensi perpecahan.

Persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian akibat dampak global. Dengan kekuatan persatuan dan kesatuan, maka Indonesia bisa menghadap situasi perkembangan global dan mempertahankan posisi dan eksistensi Indonesia di kancah dunia.

“Terima kasih atas kunjungan dari rekan-rekan dewan pers. Kami akan terus bersinergi untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk dukungan kemitraan antara pers dan kepolisian, karena kita sama-sama selalu berada di lapangan baik dalam situasi yang tentunya butuh keberadaan kita,” ujar Kapolri.

Sementara, Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menekankan menghadapi Pemilu 2024, Dewan Pers dan Polri memiliki keinginan yang sama, yakni, menjaga kohesi sosial atau keutuhan sosial.

“Kita ingin masyarakat kita tidak terpecah belah, dan oleh karena itu kita di Dewan Pers berharap agar kawan-kawan media tidak memakai diksi-diksi yang memecah belah anak bangsa yang selama ini masih dipakai, kita harapkan itu tidak dipakai lagi,” ujarnya.

Azyumardi berharap, adanya peningkatan kualitas jurnalistik dalam rangka menjaga dan mencegah terjadinya penyebaran berita hoaks atau informasi bohong yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa.

Oleh karenanya Dewan Pers bersama-sama dengan Polri ingin meningkatkan kualitas jurnalistik dan berharap pelayanan yang diberikan adalah pelayanan berdasarkan pada jurnalisme yang terverifikasi.

“Jadi bukan dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan lainnya,” tandasnya. (aris)

Berita terbaru:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here