Jajaran UPT Kemenkumham Harus Berkarakter, Kompeten dan Berwawasan Luas

Pembacaan janji kinerja UPT Kemenkumham se-Eks Karsidenan Kedu. (Foto : mahaka putra/sigijateng)

WONOSOBO (Sigi Jateng) -Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah A Yuspahruddin meminta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipimpinnya harus punya karakter baik, berkompeten di bidangnya dan berwawasan luas.

“Karakter itu menyangkut kualitas moral dan kinerja. Sedang wawasan luas bisa mendorong ASN untuk berprestasi dan tahu tentang banyak hal. Dengan moral dan kinerja yang baik, maka akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas,” tegasnya.

Hal tersebut disampaikan A Yuspahruddin usai memberikan pengarahan pada “Deklarasi Janji Kinerja dan Penandatanganan Komitmen Bersama UPT Kemenkumham se-Eks Karsidenan Kedu” di Aula Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.

Menurutnya, semua ASN di UPT Kemenkumham harus bisa kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Dengan prinsip itu, maka semua pekerjaan akan dapat dilakoni dengan baik.

Adapun kompetensi, sambungnya, ASN jajaranya mesti kreatif, inovatif, kritis dan komunikatif dengan semua pihak. Bekerja itu, juga harus profesional dan penuh integritas. Musti ada perubahan mindset, penguasaan tehnologi informasi dan penuh inovasi. Mahaka Putra

Janji Kinerja

Pelayanan publik yang baik itu, kata dia, kalau tidak ada komplain dari masyarakat. Tidak ada korupsi, kolusi dan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik.

“Karena itu, di setiap UPT di jajaran Kemenkumham, ada yang namanya indek kepuasan masyarakat (IPM) sebagai ukuran untuk pelayanan publik. Pelayanan publik itu baik atau tidak yang menilai masyarakat sebagai pengguna,” tegasnya.

Pihaknya juga mengajak jajaran UPT Kemenkumham untuk melaksanakan janji kinerja secara berkualitas dan akuntabel. Melaksanakan semua pekerjaan dengan kualitas yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Berkualitas itu tentu dalam rangka pelayanan publik yang meningkat pada masyarakat. Tidak ada korupsi, kolusi dan pungutan liar (pungli). Itu yang penting. Semua itu harus bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Menurut Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, semua UPT di bawah pimpinanya harus bisa melaksanakan janji kinerja secara optimal. Sehingga ke depan semua UPT Kemenkumham di setiap daerah bisa meraih predikat WBK dan WBBM

“Zona integritas itu tujuannya cuma dua, yakni pelayanan publik meningkat dan tidak ada korupsi. Aparatur Sipil Negara (ASN) itu pelayan publik, pelaksana kebijakan publik dan perekat sesama anak bangsa,” tutur dia. (mahaka putra)

Berita Terbaru:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here