Solo (Sigijateng.id) – Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong peningkatan investasi di Jawa Tengah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jateng dengan berupaya menjadikan penyelenggaraan penanaman modal daerah akan menjadi penggerak perekonomian daerah.
Dengan kemudahan, transparansi, cepat, akan menjadikan investasi sebuah kepastian hukum dengan tetap memperhatiakn kepentingan ekonomi daerah.
Ketua Bapemperda DPRD Jateng Iskandar Zulkarnaini saat membuka seminar “Menggagas Perda Penanaman Modal di Jateng”, Rabu (20/4/2022), di Surakarta mengungkapkan penyelenggaraan penanaman modal di daerah merupakan penggerak perekonomian daerah. Termasuk dalam pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah.
“Perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah,” ucapnya.
Penting pula menjadi landasan pembentukan perda penanaman modal mengingat pemerintah telah mengundangkan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu Perda No 7/2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jateng sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.
Salah satu ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam rancangan perda meliputi: kewenangan penanaman modal, kebijakan, insentif dan kemudahan. Serta rencana Umum penanaman modal daerah.
“ Raperda ini nantinya akan mengatur ruang lingkup kewenangan, penanaman modal, hingga kebijakan insentif serta peran pemerintah daerah,” Imbuhnya.
Sementara Kepala DPMPSPT Retna Kawuri mengungkapkan Perda No 7/ 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Materi dalam Perda No 7/ 2010 berubah lebih dari 50% maka lebih baik dicabut dan disusun kembali Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
“ Bicara masalah investasi yang dibutuhkan kepastian berusaha. Bagaimana kita bisa memberikan kepastian usaha ketika tidak ada aturannya. Sehingga keberadaan perda ini nantinya akan memberikan kepastian hukum yang bemanfaat bagi Pengusaha dan Masyarakat,” ujar Ratna.
Adapun pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal bersifat mendesak dan perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Pengamat ekonomi Undip Ahmad Syakir Kurnia menjelaskan investasi merupakan wajah daerah. Ia tak ingin investasi menjadikan daerah mengabaikan kelestarian lingkungan. Pasal-pasal yang ada dalam perda itu nanti harus Kembali bisa mensejahterakan masyarakat.
“ Harmonisasi dengan peraturan – peraturan yang lain begitu penting. Sehingga paradigma pembangunan dan investasi harus menjadi nyawa termasuk green Invesment atau investasi hijau,”. ujar Ahmad Syakir.(Adv)
Baca Berita Lainnya
- BRI Liga 1 Hari Ini, Persebaya Siap Mencuri Poin di Kandang Persib Bandung
- Hari Ini 3.145 Pemudik Balik ke Perantauan, Naik Bus Gratis Bantuan Pemprov Jateng
- 3 Warga Meninggal Dunia Imbas Longsor dan Lahar Dingin di Wilayah Gunung Semeru
- BPJAMSOSTEK Cilacap Lakukan Program RTW untuk Tenaga Kerja Alami Kecelakaan Kerja, Ini Tujuannya
- 5.108 Petasan Hasil Operasi Pekat Polres Kendal di Disposal, Lokasi Pemusnahan Dijaga Ketat Tim Gegana
 – Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong peningkatan investasi di Jawa Tengah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jateng dengan berupaya menjadikan penyelenggaraan penanaman modal daerah akan menjadi penggerak perekonomian daerah.){kind=link}