10 Ribu Guru PPPK Belum Dapat Formasi Mengajar, Begini Usul Muh Zen ADV

Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen ADV. ( foto humas dprd jateng)

SEMARANG (sigijateng.id)– Anggota Komisi E DPRD Jateng H Muh Zen Adv minta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan skema pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang telah Lolos passing grade ujian ASN tahun 2021 secara komprehensif.

Saat ini masih ada 10 ribu lebih guru yang telah lolos passing grade PPPK tetapi belum mendapati formasi mengajar.

“Skema pengangkatan guru perlu disesuaikan dengan asas kebutuhan pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta. Alokasi PPPK di sekolah swasta bisa untuk coba diusulkan kepada pemerintah pusat agar masuk dalam petunjuk teknis (juknis) maupun aturan yang berlaku,” kata Zen dikutip dari laman dprd jateng.

Menurut politisi PKB ini, Fakta PPDB Jawa Tengah, serapan sekolah negeri dalam Hal ini SMA, SMK, SMLB di Jateng atas lulusan SMP hanya 40%. Kemudian 60 persen siswanya diserap sekolah swasta.

“Kenapa (guru PPPK itu) tidak kita taruh dulu di sekolah swasta, saling membantu. Nanti kalau dibutuhkan di negeri tinggal dikomunikasikan. Yang penting saat ini ada progress dari 10 ribu guru berkompeten itu mau ditata bagaimana,” ungkap politikus PKB itu saat audiensi dengan Forum Guru Lolos Passing Grade PPPK Jawa Tengah di Gedung Berlian, Rabu (13/7/2022).

Muh Zen menjelaskan bahwa 10 ribu lebih guru yang dianggap kompeten tersebut adalah aset yang berharga untuk memajukan dan pemerataan pendidikan.

Semangat yang diusung PPDB zonasi Juga bisa diikuti dengan pemerataan guru baik di negeri maupun swasta. Dengan demikian skema pengangkatan yang berkesinambungan, progresif merupakan suatu hal yang dinantikan.

“Karena tidak sedikit kondisi sekolah yang telah melepas Guru karena mengikuti ujian PPPK. Disatu sisi guru yang sudah lulus PPPK tidak jelas bagaimana. Setidaknya ada perencanaan, 2022 diangkat 4.351 tadi, tahun 2023 berapa ribu formasinya di negeri berapa, swasta berapa, terus sampai terserap,” pinta Zen.

Senada dengan Muh Zen, anggota Komisi E Jasiman mengatakan tidak sedikit masyarakat yang masih mengeluhkan daya tampung murid di SMA karena minimnya guru. Khususnya di sekolah-sekolah pelosok Jawa Tengah seperti di Cilacap dan Banyumas.

“Dapil kami memang cedak watu adoh ratu, jauh dari pusat kota, minim peminat. Ada keluhan beberapa warga tidak bisa masuk sekolah karena daya tampung murid rendah yang disebabkan jumlah guru terbatas. Kalau mau, rekruitmen ini adalah instrumen untuk pemerataan guru. Mau nggak mau ya ditempatkan disini, di pelosok, misalnya,” imbuh Jasiman politikus PKS itu. (aris)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini