Tegas, DPRD Kendal Minta Pemkab Kembalikan Dana Hibah Bagi Guru Non Formal Yang Di Refocusing Untuk Penanganan Pandemi Covid

Ketua DPRD, Muhammad Makmun bersama anggota beraudiensi bersama FK LPK non formal, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Kendal pada Selasa (6/4/2021).

Kendal (Sigi Jateng) – Refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 berdampak di pelbagai sektor. Selain tidak tercapainya rencana pembangunan, namun refocusing juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat seperti yang dialami tenaga pendidik non formal.

Di Kabupaten Kendal yang memiliki kurang lebih sebanyak 13.000 tenaga pendidik non formal seperti guru Madin dan sebagainya yang tergabung dalam forum komunikasi lembaga pendidikan keagamaan (FK LPK) non formal sangat merasakan dampaknya.

Bagaimana tidak, honorarium yang seharusnya mereka diterima Rp 1 juta selama setahun sekali harus dipotong lantaran di refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19. Hingga akhirnya harus menerima separo dari yang seharusnya diterima.

Menyikapi hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendal dengan tegas meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kendal agar mengembalikan dana hibah untuk guru keagamaan non formal (madin) yang di refocusing tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD, Muhammad Makmun beraudiensi bersama FK LPK non formal, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Kendal pada Selasa (6/4/2021).

“Kami meminta komitmennya (Pemerintah) untuk mengembalikan dana yang sudah di refocusing. Terutama kepada Bakeuda selaku pengelola anggaran dan Disdikbud selakau dinas penerima anggaran,” terangnya.

Menurutnya, meski pemerintah dituntut melakukan refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19, semestinya juga harus bersikap peka dalam menentukan mana saja anggaran yang perlu dan tidak perlu di refocusing.

“Termasuk dana hibah untuk tenaga pendidik keagamaan non formal. Meski refocusing anggaran telah ditandatangani bupati, Pemkab Kendal nantinya harus berkomitmen mengembalikan dana yang telah di refocusing melalui jalur lain,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi D, Mahfud Sodiq menambahkan, pihaknya menyesalkan adanya refocusing kembali dana hibah guru madin pada 2021. Setelah hal yang sama sudah dilakukan pada 2020 dengan memangkas 50 persen dana yang ada untuk penanganan Covid-19.

“31 Maret kemarin komisi D sudah diskusi bersama dengan Disdikbud dan Bakeuda. Kami menyesalkan bahwa refocusing juga mengena pada dana hibah 2021. Tapi karena proses sudah berjalan, kami dorong penuh agar komitmen soal anggaran refocusing bisa dikembalikan dan terwujud,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud meminta agar pihak eksekutif meninjau kembali hal-hal yang ada agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Karena, kebijakan merefocusing dana hibah guru agama tidak efektif lantaran menekan pendapatan tambahan para guru madin.

“Jika ini tidak bisa dikembalikan, kami siap bertindak dengan tegas agar setidaknya di tahun ke depan bisa menganggarkan yang lebih tinggi. Semoga tahun ini benar-benar dana yang telah di refocusing ini dikembalikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bakeuda Kendal, Agus Dwi Lestari menyampaikan, jika dana hibah untuk tenaga pendidik keagamaan pada awalnya berjumlah Rp 10,4 miliar. Dengan penerima 12.300 orang mendapatkan Rp 1 jutaan per tahun per orang.

Dengan di refocusing ini, setiap guru madin kini hanya mendapatkan sekitar Rp 500.000 per orang setiap tahun. Dana hasil refocusing dikumpulkan untuk mencukupi kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 seperti vaksinasi dan pemberian dana intensif tenaga kesehatan Covid-19 mencapai Rp 101 miliar.

“Refocusing ini berlaku pada April 2021 setelah Bupati Kendal menandatangani Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD 2021 pada Maret lalu. Dari total Rp 10,4 miliar dibagi untuk guru wiyata Rp1,6 miliar, guru madin Rp 6,1 miliar dan guru paud swasta Rp 2,6 miliar jadi separonya,” terang Agus.

Pihaknya menegaskan bahwa berita acara refocusing tidak bisa ditarik kembali untuk mengembalikan dana hibah guru agama. Namun, Agus Dwi menawarkan 2 opsi untuk mengembalikan dana refocusing yang telah berjalan.

Pertama, dana hibah guru keagamaan bisa dikembalikan utuh ketika ada evaluasi dari Kemenkes terkait kondisi Covid-19 di Kendal. Artinya, Kemenkes bakal melakukan evaluasi 3 bulan kedepan untuk memastikan apakah dana intensif bagi tenaga kesehatan corona masih bisa diberikan.

“Kalau dana intensif nakes dikembalikan, nanti akan kita atur kembali dan bisa digunakan untuk mengembalikan dana hibah tenaga pendidik agama,” tuturnya.

Opsi kedua, kata Agus Dwi, Pemkab akan mengusulkan pengembalian dana hibah itu pada tahun anggaran perubahan APBD 2021 agar ditindaklanjuti segera. “Dua potensi pengembalian ini ketika Kemenkes lakukan evaluasi dan kondisi kesehatan Indonesia membaik, bakal ada dana Rp 57 miliar dikembalikan. Jadi tidak nunggu perubahan,” jelas Agus.

“Kedua akan dihitung pada perubahan APBD 2021. Karena ada potensi APBD 2020 ada silpa bebas Rp 50 miliar yang itu bisa dikembalikan dengan kesepakatan bupati dan pimpinan. Dua potensi itu kami anggap bisa menjadi solusi,” sambungnya.

Hal senada dikatakan, Kepala Disdikbud Kendal, Wahyu Yusuf Akhmadi, sebagai objek refocusing pihaknya tidak bisa menjamin anggaran yang telah di refocusing bisa kembali pada 2021. Mengingat segala sesuatunya sudah berjalan dan atas persetujuan bupati.

Ia juga tidak menyanggupi apabila diminta mencairkan dana yang ada terlebih dahulu dalam waktu dekat, kemudian disusul dana sisanya apabila sudah resmi dikembalikan.

“Jika ada komitmen dikembalikan, kami tidak bisa mencairkan dulu. Dana hibah harus satu paket. Kami harus menunggu betul-betul dikembalikan baru dicairkan. Kami sudah berjuang untuk mempertahankan hal ini (agar tidak di refocusing-red). Harapan ini (audiensi) merupakan harapan kita semua,” ujarnya.

Mewakili ribuan guru agama Kendal, Anggota Pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Dikdasmen, Bayu Adhi Pamungkas menerangkan, selama ini guru madin di Kendal hanya mendapatkan honor dari dana hibah berkisar Rp 1 juta – Rp 1,2 juta per orang per tahun.

Jumlah tersebut terbilang kecil untuk keperluan sehari-hari para guru agama. Apalagi setelah di refocusing separonya terdampak Covid-19.Pihaknya meminta agar hak 12.300 guru agama di Kendal dikembalikan pada 2021 ini. “Kami menyadari kalau refocusing gak bisa dihindari. Kami harap selanjutnya tidak ada penomotongan, namun ditambah. Minimal Rp 200 ribu perbulan perorang sudah cukup,” pintanya. (Advertorial)

Baca Berita Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here