Percepat Infrastruktur KIT Batang, Menteri PUPR : Pekerja Lokal Harus Diutamakan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Bupati Batang Wihaji dan Direktur Utama KIT Batang Galih Saksono melakukan foto bersama di KIT Batang, Minggu (7/2/2021).

Batang (Sigi Jateng) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang untuk kawasan industri terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah (Jateng). Upaya percepatan tersebut dibarengi dengan prioritas pada tenaga kerja lokal.

“Dari total luas 3.100 hektar, kami akan memprioritaskan fase pertama seluas 450 hektar supaya mempercepat investasi di tahun ini,” katanya di lokasi, Minggu (7/2/2021).

Beberapa infrastruktur tersebut di antaranya pembangunan jalan dan penyediaan jaringan listrik. Dengan infrastruktur yang sudah siap, investor tinggal membangun pabriknya. Saat ini, kata Basuki, ada empat investor besar yang masuk ke KIT Batang pada kuartal ketiga.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur penunjang harus tuntas tahun ini. “Ada dua tahap mulai dari pembangunan saluran air dengan debit 450 liter per detik. Setelah dibangun Bendungan Kedunglanggar yang akan mampu mengairi KIT Batang dan masyarakat sekitar,” kata Basuki.

Dia memastikan pekerja tidak perlu khawatir karena rumah susun pekerja akan selesai dibangun pada tahun ini. “Ada 10 tower untuk para pekerja. Jadi semuanya harus disiapkan secara cepat dan ditargetkan tahun ini selesai,” katanya.

Dia meminta agar pengerjaan proyek tersebut mengutamakan pekerja lokal. Tak hanya itu, bahan baku dan barang modal untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dilarang impor. “Untuk membantu perekonomian daerah, Pemkab Batang harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal agar dapat mengurangi beban masyarakat yang saat ini terdampak pandemi Covid-19,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Batang Wihaji mengatakan, pembangunan KIT bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Batang. “Pemanfaatan tenaga kerja lokal dimulai untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur ringan yang tidak memerlukan alat berat, melainkan tenaga manusia,” ungkapnya.

Diperkirakan jumlah tenaga kerja yang dapat terserap mencapai 140 ribu orang dalam waktu 5 tahun kedepan. Terkait investor-investor yang telah terdaftar, hal itu menurut Bupati, menjadi wewenang BKPM. “Insya Allah kalau sudah selesai penandatanganan kerja sama akan dipaparkan sejelas-jelasnya,” tegasnya.(dye)

Baca Berita Lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini