JAKARTA (SigiJateng) – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat mengapresiasi sikap Kementerian Hukum dan HAM yang menolak pengajuan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal Partai Demokrat di Deli Serdang beberapa waktu lalu.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pada Rabu (31/3). ”Permohonan Pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang ditolak,” tegasnya.
Pihak Kemenkumham sendiri menolak pengajuan KLB Partai Demokrat Deli Serdang karena pihak yang mengajukan tidak bisa memenuhi berkas dan persyaratan sesuai aturan yang berlaku seperti surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Hal ini lantas mendapat respons dari ketua umum Partai Demokrat yang sah, Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut pria yang kerap disapa AHY ini, hukum telah ditegakan dengan benar oleh pemerintah dan ia menegaskan tidak ada dualisme di tubuh partai yang ia pimpin.
“Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pemerintah hari ini adalah penegasan, terhadap kebenaran, legalitas, dan konstitusionalitas Partai Demokrat terkait kepemimpinan kepengurusan serta konstitusi Partai, yakni AD/ART Partai Demokrat yang dihasilkan oleh Kongres ke-5 2020 lalu,” tutur AHY saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat.
“Atas pernyataan pemerintah itu, dengan kerendahan hati, kami menerima keputusan tersebut. Kami bersyukur, keputusan pemerintah ini adalah kabar baik, bukan hanya untuk Partai Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di Tanah Air,” lanjut AHY.
Tak hanya AHY, salah satu anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, A.S.
Sukawijaya juga menyampaikan hal yang serupa. Menurut pria yang akrab disapa Yoyok Sukawi ini, sikap pemerintah untuk menolak hasil KLB bodong memang sudah semestinya dilakukan.
Mengingat sejumlah orang yang hadir di dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang merupakan orang-orang yang sudah dipecat dari kepengurusan yang sah.
“Pertama bersyukur seperti apa yang dikatakan ketum AHY. Namun pemerintah dalam hal ini Kemenkumham memang sudah sepantasnya memutuskan untuk menolak hasil KLB Deli Serdang. Apalagi yang hadir di sana kemarin merupakan mantan kader-kader Partai Demokrat yang telah dipecat,” ujar Yoyok Sukawi. (Aris).
Baca Berita Lainnya
- Soal Kelangkaan Gas Melon LPG 3 Kg di Kendal, Ternyata Ini Biang Keroknya
- Layanan Kesehatan di Batang Melonjak Paska Lebaran 2024, Mayoritas Pasien Alami Penyakit Ini
- Lagi, Gunung Ruang Meletus, Masyarakat Sekitar Dievakuasi hingga Luar Radius 6 Km
- Momen Libur Lebaran 2024 Dongkrak Ekonomi Daerah, 16,8 Juta Pemudik Masuk Jawa Tengah
- Sukses Gelar Pilpres dan Pileg, Kini KPU Kota Pekalongan Mulai Siapkan Tahapan Pilkada 2024
 – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat mengapresiasi sikap Kementerian Hukum dan HAM yang menolak pengajuan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal Partai Demokrat di Deli Serdang beberapa waktu lalu.){kind=link}